Iwa Karniwa Resmi Ditahan KPK Terkait Suap Megaproyek Meikarta

Sekda Jawa Barat nonaktif Iwa Karniwa mengenakan rompi oranye setelah resmi ditahan KPK. FOTO:FIN
Sekda Jawa Barat nonaktif Iwa Karniwa mengenakan rompi oranye setelah resmi ditahan KPK.FOTO:FIN

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat nonaktif Iwa Karniwa. Ia merupakan tersangka kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Kepala Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati Iskak mengatakan Iwa akan menjalani penahanan perdana selama 20 hari. Ia akan mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK Pomdam Jaya Guntur. “IWK (Iwa Karniwa) ditahan 20 hari di Rutan Guntur,” kata Yuyuk di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (30/8).

Yuyuk menambahkan, pihaknya mengimbau Iwa agar bersikap kooperatif selama proses penyidikan. Lantaran, hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan meringankan hukuman di proses persidangan. “KPK juga sedang mendalami informasi lain yang diterima dari masyarakat terkait yang bersangkutan selama menjadi sekda,” kata Yuyuk.

Sementara itu, Iwa Karniwa resmi mengenakan rompi oranye. Tak butuh waktu lama, penyidik memutuskan menahan Iwa usai pertama kali diperiksa pasca ditetapkan sebagai tersangka pada 29 Juli 2019 lalu.

Usai diperiksa, Iwa mengaku akan kooperatif menjalani proses hukum di KPK. “Saya sudah menjalankan sesuai dengan pernyataan saya tempo hari akan mendukung proses hukum dan saya mendukung KPK untuk pemberantasan korupsi,” ucap Iwa memberikan keterangan kepada awak media sebelum memasuki mobil tahanan KPK.

Diketahui, KPK kemarin memeriksa Iwa dalam kapasitasnya sebagai tersangka. “Alhamdulillah tadi sudah mendapatkan pemeriksaan secara baik dan profesional oleh penyidik dan saya akan ikuti proses ini. Mengenai substansi, silakan ke penasihat hukum,” ujar Iwa.

Dalam perkara ini, Iwa ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terkait dengan Pembahasan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi Tahun 2017.

Iwa Karniwa diduga telah menerima uang Rp900 juta dari Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili untuk menyelesaikan proses RDTR. Perda RDTR Kabupaten Bekasi itu diperlukan untuk kepentingan perizinan proyek Meikarta. Uang yang diberikan Neneng Rahmi kepada Iwa berasal dari PT Lippo Cikarang.

Sementara Bortholomeus dalam perkara dugaan suap terkait dengan pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Bartholomeus diduga menyuap mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin senilai Rp10,5 miliar. Uang diberikan kepada Neneng melalui orang kepercayaannya dalam beberapa tahap. PT Lippo Cikarang sendiri disinyalir merupakan sumber uang suap untuk sejumlah pihak dalam mengurus perizinan proyek Meikarta.

Sejauh ini korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK di antaranya PT Duta Graha Indah yang telah berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring, PT Nindya Karya (Persero), PT Tuah Sejati dan PT Merial Esa. Penetapan korporasi sebagai tersangka korupsi ini berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. (riz/gw/fin)

[adrotate banner="13"]

Berita Terkait