Jalan Berbelit Tertibkan Bangunan Liar, DPUPR Bilang Nanti, Satpol PP Nunggu Info

Bangunan ilegal di sempadan Jalan Stadion Bima, belum bisa ditindak. Ada prosedur berbelit yang mesti ditempuh. Melibatkan banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Ironis. Padahal pelanggaran di depan mata. Di tengah-tengah ”markas” banyak dinas di bawah Pemerintah Kota Cirebon.FOTO: OKRI RIYANA/RADAR CIREBON

CIREBON–Bangunan ilegal di sempadan Jalan Stadion Bima, belum bisa ditindak. Ada prosedur berbelit yang mesti ditempuh. Melibatkan banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Ironis. Padahal pelanggaran di depan mata. Di tengah-tengah ”markas” banyak dinas di bawah Pemerintah Kota Cirebon.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cirebon merasa bukan kewenangannya. Juga belum bisa menentukan tindakan apa yang akan diambil. Pasalnya, belum ada informasi secara resmi dari dinas pekerjaan umum penataan ruang (DPUPR). “Sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi dari dinas yang mempunyai kewenangan. Jadi mohon maaf, saya belum bisa menentukan tindakan apa yang akan diambil,” kata Kepala Satpol PP Kota Cirebon Drs Andi Armawan kepada Radar Ciebon.

Dikatakan dia, Satpol PP mempunyai tugas pokok dan fungsi meliputi penegakan ketentraman dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Bila ada unsur penyerobotan terhadap tanah milik perorangan, Andi menyarankan untuk mengajukan keberatan kepada pihak berwajib.

“Kalau sudah ada teguran dan teguran ditindaklanjuti kajian baru Satpol PP bisa bertindak mengacu pada kajian tadi. Satpol PP belum bisa menilai objek yang dipermasalahkan melanggar atau tidaknya, terus berdiri diatas tanah kepemilikan siapa,” ujar Andi.

Andi juga menyinggung, bahwa permasalahan Komplek Stadion Bima bukan hanya munculnya bangunan tersebut. Persoalan lain, mengenai alih fungsi pemanfaatan stadion yang dirasa tidak sesuai dengan konsep awal, yakni sebagai tempat olah raga.

“Intinya kembalikan fungsi Stadion Bima milik rakyat Cirebon untuk kegiatan olah raga bukan untuk usaha atau pasar. Kalaupun ada kebijakan, ya janganlah dikuasai sebagai tempat berjualan. Nanti berubah jadi pasar bima, parah kan kalo gini,” katanya.

Dia berharap, penyelesaian Stadion Bima dilakukan secara menyeluruh dan bukan parsial. Sebab, masalah Stadion Bima cukup pelik dan menuntut keseriusan pihak-pihak terkait untuk bersama-sama menyelesaikan. “Saya diam saja karena apa yang saya tindak objeknya kan kewenangan mereka untuk ditetapkan secara teknis, mereka yang punya data,” terangnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (DKOKP) H Adin Imaduddin MSi mengatakan, terkait bangunan baru yang berdiri, belum ada dari orang, badan atau pihak manapun yang mengajukan izin. Sehingga tidak diketahui siapa pemiliknya. “Ya belum ada izin masuk ke kami. Seperti pada gelaran PON 2016 lalu akan ditertibkan,” ujar Adin.

Seperti diketahui, setelah dokumen hibah dari pemerintah pusat yakni Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pengelolaan Stadion Bima sekarang ada di Pemkot Cirebon. Mulai dari stadion sampai kawasan di sekitarnya. DKOKP ditugaskan yang mengelola stadion, sedangkan untuk kawasan di sekitarnya diserahkan ke dinas lainnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Bina Marga DPUPR, Wadi SE memastikan bahwa bangunan baru tersebut ilegal alias. Belum ada pihak yang meminta izin atau berkoordinasi untuk mendirikan bangunan di sepanjang Jalan Stadion Bima. “Tidak ada izinnya, nanti saya koordinasi dengan Satpol-PP untuk tindakannya,” ucapnya. (ade)

[adrotate banner="13"]

Berita Terkait