Jaringan Kriminal Terorganisir Lintas Negara Kian Agresif di Asia Tenggara

KEJAHATAN terorganisir lintas negara semakin agresif di Asia Tenggara dan wilayah lain, menurut laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Laporan itu menyoroti bagaimana jaringan kriminal mengeruk puluhan miliar dolar per tahun melalui perdagangan narkoba, pemalsuan produk, perdagangan satwa liar dan perdagangan manusia. Berbagai aktivitas lainnya juga dilakukan kelompok kriminal tersebut.

Studi terbaru yang dirilis Kantor PBB untuk Obat-obatan dan Kejahatan (UNODC) menyatakan sindikat kriminal telah mengubah perdagangan narkoba di Asia Tenggara. Saat ini pasar methamphetamine atau sabu-sabu bernilai antara USD 30-61 miliar (Rp418-836 triliun) per tahun di Asia Timur dan Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, dan Bangladesh.

UNODC juga menyebut perdagangan manusia sebagai isu besar lainnya. Menurut mereka, perdagangan wanita dan gadis untuk eksploitasi seksual masih menjadi masalah serius di Asia Tenggara dan Asia Timur.

“Total jumlah korban perdagangan untuk eksploitasi seksual, hampir 70 persen adalah gadis di bawah umur,” papar laporan UNODC itu, dilansir Al Jazeera.

Laporan itu juga menyatakan penegakan hukum memiliki dampak pada rute-rute yang digunakan oleh kelompok kriminal itu. Mereka juga menemukan sejumlah sindikat kriminal meningkatkan upayanya dengan mengubah perhatian mereka pada zona-zona yang kurang dijaga, termasuk wilayah perbatasan dengan titik buta dalam hal pengawasan dan kontrol.

Menyoroti meluasnya korupsi, laporan itu juga menyatakan kejahatan terorganisir memanfaatkan perusahaan-perusahaan swasta seperti operasi kasino miliaran dolar untuk mencuci uang dalam skala luas.

“Kelompok kriminal terorganisir bekerja seperti bisnis, dan berbagai kondisi untuk perdagangan narkoba dan manusia serta komoditas lain, bagus untuk pertumbuhan dan landasan,” ungkap perwakilan UNODC untuk Asia Tenggara dan Pasifik Jeremy Douglas.

Dia menjelaskan, untuk melawan kejahatan terorganisir, setiap negara perlu memiliki strategi serius untuk mengatasi masalah tersebut.

“Bagian dari respons adalah mengatur dan kerja sama penegakan hukum lintas batas untuk mengatasi suplai, tapi juga perlu dorongan politik di level tertinggi pemerintahan, serta investasi dalam pencegahan narkoba, perawatan dan pendidikan sosial untuk mengatasi pertumbuhan pasar dan permintaan pasar,” papar dia. (*)