Jelang Mutasi, Eselon II Dipanggil Walikota

Assessment Ulang Tak Merata, Pertanyakan Staf Ahli Jadi Pansel

ILUSTRASI

CIREBON–Sejumlah pejabat eselon II telah dipanggil Walikota Cirebon Drs H Nashrudin Azis SH. Kehadiran mereka, merupakan rangkaian proses menuju mutasi. Selain mengantongi hasil uji kompetensi, dalam tatap muka itu dibicarakan program yang akan dilaksanakan bila mereka menempati posisi barunya.

Beberapa pejabat eselon II yang diisukan terkena mutasi enggan berkomentar masalah ini. Umumnya mereka hanya menjawab diplomatis, semua kebijakan rotasi diserahkan kepada walikota. Tapi, hingga kemarin masih ada kepala dinas yang mengaku belum mendapatkan undangan. “Belum, belum ada panggilan dari walikota,” kata salah satu pejabat eselon II kepada Radar Cirebon.

Sejak awal diangkat sebagai eselon II, dia tidak pernah dipanggil walikota, justru tahunya saat promosi. Namun demikian dirinya siap ketika suatu saat walikota mengundang. Termasuk bila dipindah untuk menempati pos baru. “Sebagai ASN saya patuh kepada pimpinan,” ucapnya.

Dari informasi yang dihimpun Radar Cirebon, rotasi kali ini akan mengubah komposisi para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Mengingat sedikitnya ada tiga posisi yang hampir pasti bakal dikosongkan untuk nantinya dilelangkan lewat seleksi terbuka. Tiga posisi yang dimaksud ialah Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DKIS) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).

Dalam posisi saat ini, ada beberapa dinas yang mengalami kekosongan. Walikota telah merencanakan pergeseran untuk mengisi jabatan lowong itu. Diantaranya, Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (DKOKP), dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Dispusip).

Sempat juga disebut-sebut bahwa posisi DKOKP bakal masuk dalam salah satu daftar open bidding. Sementara sisanya dilakukan pengisian berdasarkan uji kompetensi yang dilaksanakan di akhir Ramadan.

Hingga kini, assessment ulang terus dipersoalkan. Ada eselon II yang kurang puas, karena ada sejawat mereka tidak mendapatkan undangan. Padahal yang bersangkutan sudah waktunya mengikuti proses ini. “Kalau mau adil harusnya ikut semua. Kecuali yang baru diangkat,” tuturnya.

Dari lima panitia seleksi, memang terdapat dua staf ahli walikota. Namun, mengacu pada masa kerja, posisi yang dipersoalkan adalah Drs Abidin Aslich. Massa jabatannya sebagai eselon II terbilang senior. Sementara staf ahli lainnya, R Henda SH MH, baru menjabat setelah lolos lewat open bidding.  “Kalau mau fair harusnya ikut juga. Itu posisi staf ahli seperti tidak tersentuh,” tandasnya.

Sementara itu mendekati pengumuman rotasi, posisi kepala DPUPR menjadi sorotan. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cirebon H Yuyun Wahyu Kurnia meminta walikota menaruh perhatian pada dinas teknis ini. “Harus orang yang punya skill bidang teknik. Jangan yang bukan ahli di bidangnya,” katanya.

Dirinya mencontohkan di salah satu bidang di Dinas PUPR justru diisi oleh pejabat berlatar belakang sosial dan pendidikan. Ada juga yang latar belakangnya ilmu pemerintahan dan ini tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang dibutuhkan. Tujuannya tidak lain supaya Dinas PUPR ini benar benar menjadi dinas yang memang diisi orang yan memiliki kompetensi. “Ini saran kami dari Kadin. DPUPR butuh orang teknik,” tegasnya. (abd/gus)