Jelang Sidang MK, Polisi Minta Masyarakat Percaya Penegak Hukum

ILUSTRASI

CIREBON-Masyarakat Kota Cirebon diimbau untuk tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa saat pelaksanaan sidang sengketa hasil Pilpres di MK pada Jumat (14/6). Untuk mengikuti jalannya proses sidang, masyarakat diminta untuk mengikuti dari rumah masing-masing melalui siaran televisi dan tak membuat konsentrasi massa.

Hal itu diungkapkan Kapolres Cirebon Kota AKBP Roland Ronaldy menanggapi akan dilakukannya sidang di MK yang diprediksi akan kembali menghangatkan tensi politik tanah air. “Saya mengimbau agar masyarakat mengikuti atau melihat perkembangan jalannya sidang di rumahnya masing-masing,” ujar Roland di Mapolres Cirebon Kota Jl Veteran.

Selain itu, ia juga meminta agar masyarakat percaya dan menyerahkan seluruh proses penyelesian sengketa hasil pemilu tersebut pada MK. Hal itu juga sesuai dengan perundang-undangan bahwa penyelesaian sengketa pemilu jadi ranah MK. “Kita negara hukum dan dalam konstituisi diatur bahwa perselisihan pemilu yang menangani MK. Sehingga percayakanlah pada beliau-beliau yang melaksanakan sidang di sana. Kemudian lihat dan awasi pelaksanaannya,” tutur mantan penyidik KPK itu.

Berdasarkan hasil pengamatan, sejuah ini Polres Cirebon Kota belum menangkap indikasi adanya potensi konsentrasi massa maupun konflik. Polres Cirebon Kota, diakui Roland, juga tak menyiapkan pengamanan khusus pada hari pelaksanaan sidang. “Tak ada persiapan pengamanan, karena sidangnya kan di Jakarta. Namun upaya untuk menyampaikan bahwa peran masyarakat untuk menjaga kondusivitas adalah peran bersama, tetap kita laksanakan,” ucap Roland.

Ia berharap komitmen masyarakat Cirebon untuk menjaga kamtibmas tetap terpelihara demi menjaga Cirebon sebagai rumah bersama. Sikap kebersamaan tersebut jangan sampai tenggelam akibat kisruh politik nasional yang belum juga usai. “Besok (hari ini, red) kita gelar apel konsolidasi setelah kemarin kita melaksanakan Operasi Ketupat Lodaya. Nanti kita sampaikan juga pesan menjaga kondusivitas, baik secara umum maupun jelang sidang MK,” tandasnya.

Dari Jakarta, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Asep Saputra mengatakan jumlah personel pengamanan yang dikerahkan sama dengan jumlah personel yang diterjunkan saat penetapan hasil pemilu. “Masih sama, 32 ribu personel gabungan dari Polri dan teman-teman TNI. Termasuk aparat terkait seperti dinas kesehatan, Pemda DKI. Pengamanan ini sampai sidang berakhir,” kata Asep di Mabes Polri, Rabu (12/6).

Terkait rencana pengamanannya sendiri, Asep mengakui, tak akan menggunakan pola yang sama saat pengamanan penetapan hasil Pemilu di KPU, dengan banyaknya penutupan jalan. Untuk itu, ia meminta masyarakat tak perlu khawatir untuk tetap beraktivitas seperti biasa. “Iya, kami harap masyarakat dan tak perlu khawatir terhadap kondisi keamanan di ibu kota. Dan rencana awal pengamanan tak akan menutup banyak jalan-jalan protokol layaknya pengamanan aksi 22 Mei 2019 lalu,” ungkap Asep.

Namun demikian, lanjut Asep, rencana awal itu bisa berubah juga dengan melihat situasi yang berkembang nanti. Tapi pihaknya berharap masyarakat tetap tenang dan beraktivitas seperti biasa. Sebab jalan-jalan protokol tidak akan terganggu.

Adapun saat ini, kata Asep, Polri sudah melakukan berbagai upaya preventif untuk memastikan sidang berjalan aman. Termasuk mencegah massa dari luar daerah berbondong-bondong menuju Jakarta jelang sidang perdana MK. “Iya, salah satu upaya itu Polri telah mengimbau seluruh masyarakat Indonesia agar tidak berbondong-bondong menuju Jakarta untuk menggelar aksi di depan MK saat sidang digelar,” ucap mantan Kapolres Metro Bekasi tersebut.

Terpisah Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan pengamanan sidang gugatan hasil Pilpres di MK dilakukan secara profesional. Karenanya jika terjadi pelanggaran saat memantau jalannya sidang akan dihukum.

Ya kita secara profesional lah (melakukan pengamanan gugatan Pilpres di MK). Mulai sekarang kita ingatkan, polisi mengingatkan, nanti kalau (unjuk rasa) begini, harus begini. Sudah diingatkan, kalau terjadi (pelanggaran) dihukum begitu, ya jangan marah,” ucap Ryamizard kepada wartawan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.

Ryamizard mengatakan pihaknya hingga kini belum menerima laporan soal adanya potensi kerusuhan seperti yang terjadi di Bawaslu pada 21-22 Mei. “Sementara belum ada (laporan),” ucap Ryamizard. (day/mhf/gw/fin)

Berita Terkait