Kasus Korupsi Sunjaya, Hasil Pemeriksaan Dibawa ke Jakarta

ilustrasi

CIREBON-Puluhan orang telah diperiksa KPK terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Sunjaya Purwadisastra. Pemeriksaan sejak Rabu lalu (18/9) hingga Jumat (21/9) dipusatkan di Mapolres Cirebon Kota. Mereka yang diperiksa mulai para pejabat atau ASN di lingkup Pemkab Cirebon, pimpinan DPRD periode 2014-2019, hingga pihak swasta. Meski demikian, hasil pemeriksaan belum diumumkan KPK.

Jubir KPK Febri Diansyah hanya mengatakan pihaknya masih perlu menunggu tim yang ditugaskan ke Cirebon. “Itu (hasil pemeriksaan) mungkin nanti baru bisa kami sampaikan lebih lanjut ya (setelah sampai di Jakarta). Mungkin nanti setelah informasinya lebih lengkap baru bisa saya sampaikan,” ucap Febri kepada Fajar Indonesia Network/FIN (Radar Cirebon Group).

Febri sendiri mengakui ada fakta-fakta baru, salah satunya gratifikasi senilai Rp50 miliar. “Memang dalam kasus di Cirebon ini kami sedang mengembangkan perkaranya karena kami menemukan fakta-fakta baru,” ujar Febri.

Ada beberapa nama atau saksi baru yang diperiksa KPK. Seperti Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Deni Supdiana, Kasubag Perundang-undangan Bagian Hukum Isnaini Jazila, serta pimpinan DPRD periode 2014-2019. Deni Supdiana dan Isnaini Jazila diperiksa pada Kamis (19/9) bersamaan dengan para saksi lama atau mereka yang sudah pernah diperiksa KPK beberapa kali sebelumnya.

Salah satu Sumber Radar Cirebon yang enggan disebutkan namanya mengatakan beberapa nama baru yang kini menjadi saksi semakin memperjelas arah penyidikan KPK. “Kita lihat ada Pak Deni Kepala Bappelitbangda dan Mba Zila (Isnaini Jazila, red) dari bagian hukum. Keduanya ini secara instansi, terkait dengan proses revisi Raperda RTRW yang kemarin (tahun 2018, red) disahkan,” ujar sumber itu.

Apalagi, lanjut sumber itu, pimpinan DPRD periode 2014-2019 juga diperiksa KPK. “Pintunya berawal dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Setelah TPPU langsung mengarah ke revisi Raperda RTRW. Kalau saksi yang sudah pernah dipanggil dan sekarang dipanggil lagi, itu untuk memperkuat dugaan TPPU Pak Sunjaya. Seperti setoran dan lainnya yang disamarkan dengan dibelikan macam-macam seperti rumah dan tanah atau aset lainnya,” ungkapnya.

Terkait Perda RTW, penyidik KPK juga sudah memeriksa mantan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mustofa pada Jumat (20/9). Politikus PDIP itu mengaku dimintai keterangan seputar pembahasan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2018 lalu. “Intinya saya diperiksa soal Perda RTRW,” ujar Mustofa saat dicegat wartawan di halaman Mapolres Cirebon Kota.

Ia mengatakan, materi pemeriksaan hanya menyangkut Perda RTRW yang prosesnya berlangsung sekitar 2 tahun. Mustofa sendiri mengetahui proses itu karena masih menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Cirebon periode 2014-2019. “Hanya itu saja (Perda RTRW, red). Nggak ada yang lain,” tuturnya.

Dikatakannya, pemeriksaan yang dilakukan di ruang Bhayangkari Polres Cirebon Kota itu untuk mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra. Sunjaya sendiri telah dinyatakn bersalah dan divonis 5 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung pada 22 Mei 2019.

Ketika ditanya apakah ada permasalahan pidana dalam pembahasan Perda RTRW, ia menegaskan pembahasan sudah sesuai prosedur. Lamanya proses pembahasan Raperda RTW ketika itu, lanjutnya, bukan karena ada hal-hal tertentu. “Lama itu kan menunggu rekomendasi. Waktu itu kita ingat bahwa lama itu karena ketersediaan lahan LP2B (Lahan Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan) yang belum terpenuhi,” ungkapnya kepada awak media. (den/fin)

[adrotate banner="13"]

Berita Terkait