Kasus Proyek Jl Cipto Pernah Di-SP 3 Kali, Kerugian Awal Rp1,249 Miliar

Jl. DR Cipto Mangunkusumo
Jl. DR Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon. Foto: dok. radarcirebon.com

CIREBON-Jauh sebelum skandal korupsi paket proyek peningkatan Jl dr Cipto Mangunkusumo mencuat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jabar melalui Inspektorat telah mengeluarkan surat peringatan (SP). SP dikeluarkan menyusul adanya temuan audit oleh BPK yang menemukan kejanggalan dalam proyek senilai Rp10,7 miliar tersebut.

Hal itu diungkapkan Eko Sambujo, mantan Kepala Inspektorat Kota Cirebon periode 5 Agustus 2016-1 November 2018. Eko menuturkan, berdasarkan audit BPK, proyek Jl Cipto dinyatakan merugikan keuangan negara Rp1,249 miliar. Selanjutnya, Inspektorat sebagai kepanjangan tangan dari BPK, menindak lanjuti temuan tersebut dan mengeluarkan 3 kali surat peringatan (SP) sebagai bentuk pengawasan pengembalian keuangan negara.

“Karena sudah menjadi tugas kami sebagai kepanjangan tangan BPK, maka kami berusaha untuk mengupayakan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp1,249 miliar tersebut,” ujar Eko kepada Radar Cirebon.

Selain memberikan peringatan, BPK juga memerintahkan agar Dinas PUPR menagih atas kerugian negara tersebut dan dikembalikan atau disetorkan ke kas daerah. Bukti asli pengembalian ke kas daerah tersebut diserahkan kepada Inspektorat untuk disampaikan kepada BPK RI Perwakilan Jawa Barat.

Namun, hingga 3 kali surat peringatan dikeluarkan, pihak kontraktor dalam hal ini PT Tidar Sejahtera masih enggan menuntaskan pengembalian uang negara yang diduga telah diselewengkan. Eko menjelaskan, padahal dalam proses upaya pengembalian keuangan negara tersebut pihaknya sudah memberikan waktu selama 60 hari setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.

“Karena SP 1 sampai SP 3 itu batas waktunya masing-masing 20 hari. Dan di setiap surat peringatan sudah saya katakan bahwa surat peringatan pertama akan berlaku hingga tanggal sekian, dan apabila tidak dituntaskan akan dilanjutkan dengan surat peringatan kedua dan ketiga yang terakhir,” papar Eko.

Sejauh yang diingat Eko, hingga ia pensiun 1 November 2018, pihaknya tidak menerima pengembalian uang dari kontraktor. Padahal, uang itu telah diterima kontraktor secara penuh atau 100 persen. “Nah sampai 1 November 2018 saya pensiun tidak ada pengembalian. Tapi kalau setelah 1 November saya tak tahu perkembangannya,” tutur pria yang juga pernah menjabat Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) atau yang sekarang BKD (Badan Keuangan Daerah).

Dikatakan Eko, selain ditujukan kepada Kepala Dinas PUPR saat itu Budi Raharjo dan Sekretaris Dinas PUPR Yudi Wahono, surat peringatan atau SP tersebut juga ditujukan kepada 4 pihak lain sebagai tembusan. Di antaranya Pj Walikota Dedi Taufik, Sekda Asep Dedi, Plt Asisten Daerah (Asda) 2 Bidang Pembangunan Yoyon Indrayana, dan Kepala BPK Jawa Barat.

Halaman: 1 2
[adrotate banner="13"]

Berita Terkait