Ke Depan, Bawaslu Bakal Bentuk Sekolah Kader Pengawasan

SAMSUL HUDA, Kedawung

ilmi-bawaslu (3)
REFLEKSI PEMILU: Bawaslu melakukan presentasi terkait pelaksanaan Pemilu 2019 lalu di Kabupaten Cirebon. ILMI YANFAUNNAS/RADAR CIREBON

Pemilu 2019 sudah berakhir. Badan Pengawas Pemilu (Bawalsu) Kabupaten Cirebon pun menggelar Refleksi Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Cirebon, kemarin (29/8). Berbagai pihak hadir, termasuk jajaran OKP.

REFLEKSI tahapan pemilu yang diikuti 100 peserta itu, menjadi ruang diskusi para OKP. Ketua Bawaslu Kabupaten Cirebon, Abdul Khoir menjelaskan, sebagai salah satu dari tiga lembaga penyelenggara pemilu, Bawaslu memiliki dua kinerja utama yakni penguatan organisasi internal dan kerja fungsional.

“Kita sebagai lembaga publik dan satu diantara tiga lembaga penyelenggara Pemilu, ingin menyampaikan bahwa selama tahapan Pemilu 2019, melakukan kinerja-kinerja yang secara garis besar terbagi pada dua hal. Yakni penguatan internal maupun organisasi atau kerja fungsional,” ujar Khoir.

Menurutnya, untuk kerja-kerja fungsional sendiri, dibagi dalam enam hal yaitu penguatan internal dan SDM, rumpun pencegahan dan pengawasan, dan rumpun penindakan pelanggaran. Selain itu, ada juga rumpun penyelesaian sengketa dan rumpun divisi hukum yang menggawangi kerja hukum.

“Untuk rumpun divisi hukum ini, kami tengah advance dalam memberikan keterangan kepada MK. Karena kami masih menghadapi gugatan hukum yang kebetulan sebagai tergugat yang diajukan oleh salah seorang warga terkait hasil pilkada,” ungkapnya.

Selama tahapan Pemilu 2019, kata Khoir, Bawaslu Kabupaten Cirebon telah menangani 18 kasus pelanggaran yang terdiri dari 11 dugaan pelanggaran pidana dan 7 pelanggaran administratif. “Jumlah tersebut ada yang bersifat temuan dan laporan,” terangnya.

Dia mengaku, ke depan Bawaslu Kabupaten Cirebon akan membentuk sekolah kader pengawasan, untuk disiapkan menghadapi pelaksanaan pemilu yang akan datang. Sebagai embrio partnership dalam pengawasan. Sehingga, pada pemilu mendatang, Bawaslu tidak akan repot mencari kader lagi untuk menjadi bagian dari lembaga pengawas.

“Di sekolah kader pengawasan, siapapun bisa dengan sukarela mendaftarkan diri dengan syarat tidak melebihi usia maksimal yaitu 30 tahun dan sudah tercatat memiliki hak pilih,” tandasnya.

Dia menambahkan, kegiatan ini mulai efektif yang rencananya akan dilaksanakan bulan depan. (*)

 

 

 

 

[adrotate banner="13"]

Berita Terkait