Keluarga Almarhum Letkol Inf (Purn) Ngadiono Belum Terima Santunan dari Pemerintah

Mantan Dandim Sumber yang Meninggal saat Menjadi Anggota KPPS

Satri Anak pertama almarhum menunjukan foto ayahnya semasam hidup. FOTO:CECEP NACEPI/RADARCIREBON
Satri Anak pertama almarhum menunjukan foto ayahnya semasam hidup.FOTO:CECEP NACEPI/RADARCIREBON

CIREBON–Keluarga mantan Dandim 0620, Letkol Inf (Purn) Ngadiono Supa’at yang meninggal dalam tugas sebagai anggota KPPS di TPS 13, Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon menolak keras bila jenazah almarhum dilakukan otopsi. Pasalnya ahli warisnya melihat sendiri kematiannya karena kelelahan.

“Kalau isu gak masalah, orang lain gak masalah. Tapi kalau untuk orang tua, saya melihat kematian bapak. Jadi gak mau diotopsi!. Saya tahu sendiri beliau meninggal, tidak ada racun. Beliau juga sebelum jadi petugas KPPS sehat jasmani tidak ada keluhan sakit, apalagi beliau suka olahraga,” ujar Satria (30) anak pertama almarhum.

Satria menjelaskan, ayahnya dipastikan meninggal dunia karena kelelahan dan kurang tidur. Sehari setelah tugas, beliau hanya tidur 3 jam dari pukul 06.00 sampai pukul 11.00. Dua hari setelah tugasnya, beliau mendadak terserang angin duduk.

“Pas Jumat pagi lalu (19/4) beliau beli nasi kuning, langsung nonjok. kalau jaman dulu angin duduk karena kecapean. Sempat ditujuk ke Rumah Sakit Pertamina Klayan, besoknya meninggal. Dikuburkan di Taman Makam Pahlawan (TMP)  Cakrabuana, Kelurahan Gegunung, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon,” terangnya.

Satria juga sempat mendengar akan adanya santunan yang akan di berikan oleh KPU kepada pihak keluarganya, berminggu-minggu dirinya juga mengurus berkas santunan ke KPU. Namun, sampai dengan saat ini pihaknya belum menerima apapun dan turunnya santunan terkesan tidak jelas. “Nah, santunan juga tidak jelas. Sampai sekarang santuanan saja dari pertama bapak tidak ada sampai sekarang.  Tapi, sampai sekarang uang santuanan gak ada dan belum cair,” terangnya.

Santria mengaku, dirinya sempat membaca berita turunnya santunan sekitar Rp35 sampai 50 juta. Namun, saat ini masih mengurus santunan. Setiap berkas yang dia tandatangi tidak ada nominal uang yang diberikan untuk santunan. “Nominalnya tidak tercantum, saya suruh tandatangan saja. Saya khawatirnya disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab,” ucapnya.

Satria juga menceritakan pengalamannya pergi ke Bandung diundang oleh Gubernur Jabar, Ridwan Kamil untuk menerima santunan. “Saya rasa kalau dari ridwan kamil hanya uang saku, dikasih uang Rp500 ribu, piagam, dan voucer telepon untuk menghubungi KPU setempat aja. Tidak lebih,” katanya. (cep)