Kemensos Siapkan 800 Ribu Stiker Miskin

KELUARGA-MISKIN
MUNDUR: Total tujuh warga penerima manfaat PKH dan BPNT mundur di Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, setelah rumahnya disemprot cat "Keluarga Miskin". FOTO: DOK.ANDRI WIGUNA/RADAR CIREBON

JAKARTA – Ramainya modus keluarga mampu menjadi peserta keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (KPM-PKH) membuat pemerintah bergeming. Kementerian Sosial (Kemensos) akan melakukan labelisasi peserta PKH dengan tulisan keluarga prasejahtera di depan rumahnya. Pemerintah sendiri telah menargetkan graduasi sebanyak 800.000 KPM PKH pada tahun 2019.

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan sebelum melakukan labelisasi, pihaknya terlebih dahulu meng-update data terbaru keluarga peserta KPM-PKH. “Kami meminta usulan kepala desa, siapa saja warganya yang berhak menerima PKH,” terang Agus di Jakarta, kemarin.

Labelisasi keluarga pra sejahtera menjadi langkah pemutakhiran data yang dilakukan dengan sangat ketat. Lewat itu, Kemensos dapat mengetahui KPM PKH mana saja yang masih layak mendapatkan bantuan dan mereka yang sudah seharusnya graduasi (mandiri).

Nah untuk mengetahui apakah mereka masih layak atau sudah mandiri, salah satu caranya adalah memberikan label Kaluarga Pra Sejahtera di rumah masing-masing KPM. Dengan label ini KPM PKH yang sudah membaik perekonomiannya dengan sendirinya akan mengundurkan diri,” jelas Agus.

Agus mencontohkan sistem labelisasi rumah keluarga prasejahtera itutelah dimulai di Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. “Laporan dari teman-teman pendamping di sana, dari total 2.835 penerima manfaat di Pamotan, karena 163 menyatakan mundur, hanya 2.672 yang diberi label. Secara keseluruhan hingga Mei KPM PKH yang telah graduasi di Kabupaten Rembang yang mundur sebanyak 1.701 KPM. Saya berharap daerah lain juga melakukan hal yang sama,” ungkap mensos.

Sementara, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Harry Hikmat menjelaskan sistem labelisasi keluarga pra sejahtera hanya bentuk sosialisasi yang diupaya SDM PKH agar KPM PKH yang telah mampu mempunyai budaya malu. “Hal ini penting untuk menyadarkan mereka bahwa masih banyak keluarga tak mampu lainnya yang mengantre untuk mendapatkan bantuan PKH,” kata Harry.

Selain melakukan sistem labelisasi, upaya meningkatkan graduasi adalah dengan meningkatkan perekonomian KPM PKH melalui Family Development Session (FDS) atau Peningkatan Kemampuan Keluarga. “Pendamping dan operator PKH merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga tidak mampu menjadi keluarga yang sejahtera dan produktif,” tandasnya. (fin/tgr)