KITC Macet, Sunjaya Nikmati Rp4 M

Rekomendasi Alih Fungsi Lahan Tertahan, Dislakan Sebut Tunggu Kasus Sunjaya Tuntas

ILUSTRASI

CIREBON-Salah satu perusahaan besar, PT Kings Property, ikut terseret dalam pusaran korupsi yang menjerat mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra. Perusahaan ini diketahui menggarap Kawasan Industri Terpadu Cirebon (KITC) yang dipusatkan di Kecamatan Losari.

Ketika KPK mengumumkan Sunjaya sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU), perizinan KITC, di mana di dalamnya juga termasuk properti, turut disorot oleh KPK. Lembaga anti rasuah itu menyebut ada aliran uang yang disebut-sebut sebagai hadiah sebesar Rp4 miliar yang diberikan kepada Sunjaya.

Dalam catatan Radar Cirebon, sejak Sunjaya di-OTT KPK pada Oktober 2018, pimpinan PT Kings Property turut diperiksa. Dua di antaranya adalah Sutikno dan Sukirno. Mereka sudah diperiksa beberapa kali terkait investasi besar-besaran yang dilakukan di Kecamatan Losari tersebut. Kini, investasi itu disebut macet.

Dinas terkait, dalam hal ini Dislakan (Dinas Kelautan dan Perikanan) Kabupaten Cirebon menolak mengeluarkan rekomendasi alih fungsi lahan dari tambak ke industri sebelum kasus yang menjerat Sunjaya selesai. Kabid Perikanan Budidaya Dislakan Kabupaten Cirebon Saiduna saat ditemui beberapa waktu lalu menegaskan investor yang ingin menanamkan modalnya di Kabupaten Cirebon harus menempuh perizinan secara prosedur.

Apalagi, rencana industrialisasi di Kecamatan Losari ini banyak menuai pro dan kontra. “Kita harus punya win-win solution. Jangan sampai keberadaan kawasan industri menimbulkan masalah. Pemerintah hadir itu untuk memecahkan masalah, bukan menambah masalah,” ujar Saiduna kepada Radar Cirebon.

Menurutnya, saat ini saja masalah perizinan yang diajukan PT King Property masih berproses di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena itu, pihaknya lebih hati-hati. Alternatifnya, distop dulu. “Jangan sampai kita mengeluarkan rekomendasi, tapi menimbulkan masalah,” terangnya.

Ditambah lagi, sambung dia, seluruh lahan tambak di Kecamatan Losari bisa habis jika pembangunan itu terwujud. Maka dari itu, perlu ada kajian. Dislakan sendiri sampai saat ini masih menerawang. Namun, belum ditampilkan. “Nanti kalau sudah selesai kasusnya baru kita tampilkan,” tuturnya.

Halaman: 1 2
[adrotate banner="13"]

Berita Terkait