Korban Gusuran Tol Cipali Ngadu ke Bupati Majalengka

WARGA-GUSURAN-TOL-CIPALI
TERIMA ADUAN: Bupati Karna Sobahi menerima warga korban gusuran Tol Cipali yang gugatannya tidak dikabulkan PN Majalengka. FOTO: ANDI AZIS MUHTAROM/RADAR MAJALENGKA

MAJALENGKA – Sejumlah warga korban gusuran Tol Cipali mendatangi kantor Bupati Majalengka, Kamis sore (29/8). Itu dilakukan setelah sebelumnya gugatan mereka terkait peninjauan ulang nilai ganti rugi, tidak dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka.

Selepas mendapat aduan dari warga korban gusuran tol tersebut, Bupati Karna Sobahi menjelaskan, dirinya memberikan saran dan masukan kepada para korban. “Tidak ada jalan lain, saran saya adalah mereka segera naik banding saja untuk menuntut hak,” kata Karna.

Dalam kesempatan itu, Karna mengaku belum mengetahui secara pasti terkait fakta yang terjadi.  “Sebetulnya saya belum tahu fakta yang sebenarnya, sehingga pengadilan menolak (gugatan) itu kayak apa. Nanti saya akan diskusi dengan ketua pengadilan soal duduk persoalannya,” ujarnya.

Karna menyadari dalam aspirasi warga tersebut ada sejumlah dampak lain diterima warga akibat harga ganti rugi yang nilainya terbilang cukup kecil. Karna juga memahami apa yang dirasakan warga dalam posisi yang secara psikologis sebagai korban gusuran kehilangan lahan kediaman dan lahan mata pencaharian.

“Saya memahami kondisi psikologis mereka kayak gimana. Kasihan juga, katanya ada yang ayahnya jadi pengangguran gara-gara dibeli murah. Tetap kita pahami dari segi perasaan. Ya kalau berbicara hukum kan bicara fakta, tidak bicara perasaan ya. Makanya dalam pertemuan disampaikan satu pemahaman dari segi prosedur, dari segi hokum dan dari segi perasaan,” tuturnya.

Di sisi lain, terkait status pemkab sebagai salah satu pihak tergugat, Karna menegaskan akan mempelajari berkas-berkas terkait. Hal itu dinilai penting mengingat tahapan pembebasan lahan terjadi pada masa bupati terdahulu.

“Kita akan pelajari dulu, karena ini kan cerita yang lalu. Waktu saya tanyakan, katanya zaman Bupatinya Bu Tuti, SK panitia tanahnya itu juga tahun 2007. Zaman itu saya masih menjabat kadisdik,” imbuhnya. (azs)

[adrotate banner="13"]

Berita Terkait