KPK Minta Pemkab Majalengka Optimalkan Pendapatan Daerah

pembinaan-kpk
MONEV KPK: Tim KPK RI menyoroti pentingnya optimalisasi potensi pengelolaan pendapatan daerah dari kebocoran-kebocoran. FOTO: ANDI AZIS MUHTAROM/RADAR MAJALENGKA

MAJALENGKA – Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan aksi pemberantasan korupsi terintegrasi, di Gedung Yudha Karya Abdi Negara, Kamis (25/7). Dalam paparannya, perwakilan KPK RI, Rusdian, menekankan pentingnya optimalisasi sistem pendapatan daerah.

Dalam lawatannya ke beberapa daerah, Rusdian kerap kali menekankan soal hal tersebut. Sebab potensi pendapatan daerah yang terinventarisasi dengan baik dapat dijadikan sebagai modal dalam penyusunan perencanaan penganggaran untuk pembangunan daerah. Yang muaranya tentu ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Selama ini yang dijadikan asumsi dalam penyusunan APBD adalah kenaikan 10 persen dari anggaran tahun berjalan. Padahal, itu belum tentu tercapai, yang ada nanti di akhir defisit. Makanya kita selalu sampaikan, pastikan berapa potensi riil pendapatan daerah, supaya penyusunan perencanaan anggaran bisa lebih terarah,” ujar Rusdian.

Dia menjelaskan, dalam penanganan korupsi di tanah air, pimpinan KPK selalu menekankan pentingnya upaya pencegahan melalui perbaikan sistem pengelolaan pemerintahan, serta sumber daya manusia yang berintegritas tinggi.

“Walaupun sistemnya baik, tapi percuma bila integritas manusianya kurang. Mari sama-sama kita sebagai ASN terus pertahankan integritas ini,” ucapnya.

Wakil Bupati Tarsono D Mardiana mengapresiasi adanya kegiatan tersebut. Menurutnya ini penting agar disimak sampai tuntas oleh seluruh pejabat struktural yang diundang.

Bahkan, wabup mengingatkan kepada semua peserta agar mengikuti kegiatan sampai tuntas. Tidak boleh ada yang pulang duluan selagi acara masih berlangsung.

Tarsono juga sependapat dengan upaya tim KPK dalam menyoroti optimalisasi potensi pendapatan daerah. Sebab ini merupakan hak pemerintah yang dapat lebih optimal diperoleh dari para wajib pajak untuk dikelola ke dalam sebuah program yang bermuara pada kepentingan masyarakat.

“Kami apresiasi saran dari tim KPK dalam mengatasi kebocoran-kebocoran sektor pendapatan dengan merekomendasikan beberapa program untuk dijalankan. Saya kira ini masukan yang sangat baik. Kami sudah tugaskan kepada OPD-OPD yang mengelola pendapatan daerah untuk mencari formulasi sistem untuk menopang optimalisasi pendapatan ini,” ungkapnya.

Dia menambahkan, optimalisasi pendapatan daerah ini akan dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh objek pendapatan daerah. Baik itu yang berasal dari kategori pajak daerah, maupun retribusi daerah. Sehingga, dengan terus naiknya angka pendapatan daerah, maka semakin banyak pula program-program yang bisa dibuat untuk kepentingan masyarakat. (azs)

[adrotate banner="13"]

Berita Terkait