KPK Vakum, Tanggung Jawab Pengelolaan Diserahkan kepada Presiden Jokowi

KPK-VAKUM
VAKUM: Ketua KPK Agus Rahardjo (pegang kertas) memimpin konferensi pers, kemarin, menyatakan menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden Jokowi. FOTO: FIN

JAKARTA – Ketua KPK Agus Rahardjo menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pernyataan ini dilontarkan terkait seleksi capim KPK dan rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

Agus menyebut, kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia semakin mencemaskan. “KPK rasanya seperti dikepung dari berbagai macam sisi. Presiden sudah mengirimkan (daftar capim) ke DPR, DPR setuju. Kalau paripurna setuju, KPK wajib tidak melawan,” ujar Agus dalam konferensi persi di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (13/9).

Agus menambahkan, pernyataan sikap yang ia lontarkan tersebut berdasarkan hasil kesepakatan sebagian besar pimpinan KPK. Ia menegaskan, tidak ada indikasi personal terkait hal itu. Satu hal yang paling membuat pimpinan KPK prihatin dan cemas, lanjut Agus, adalah RUU revisi UU KPK.

Ia mengaku, hingga saat ini pihaknya belum menerima draf RUU resmi dari pemerintah. Sehingga, pihaknya menilai ini merupakan bentuk pelemahan terhadap lembaga antirasuah lantaran belum berhasil memahami isi dari draf RUU itu. “Terhadap UU kami sangat prihatian dan menilai mungkin ini apa betul mau melemahkan KPK. Terus terang penilaian ini masih sementara, tapi kami mengkhawatirkan itu,” ucap Agus.

Agus menambahkan, pihaknya juga bertanya-tanya mengenai apa yang melatarbelakangi rencana pemerintah merevisi UU KPK. Karena, dirinya menilai proses pembahasan RUU tersebut terkesan terburu-buru untuk disahkan.

“Saya juga dengar rumor dalam waktu yang sangat dekat akan kemudian diketok, disetujui. Kita betul-betul bertanya-tanya, seperti yang disampaikan Pak Laode, ada kegentingan apa sih? Ada kepentingan apa? Sehingga harus buru-buru disahkan,” tuturnya.

Pihaknya pun, diakui Agus, tidak tinggal diam. Perwakilan KPK telah menghadap Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly untuk meminta draf RUU. Namun, hasilnya nihil. “Nah, kemudian Pak Menteri menyatakan nanti akan diundang. Tapi setelah baca surat kabar pagi ini (kemarin) sudah tidak diperlukan lagi konsultasi dengan banyak pihak termasuk KPK,” tandasnya.

Yang tak kalah penting, ucap Agus, yakni pihaknya tidak bisa menjawab ketika ada anak buah yang bertanya mengenai poin-poin revisi UU KPK. Hal ini lantaran pihaknya belum memahami draf RUU tersebut. Atas pertimbangan itu, Agus menyatakan pihaknya menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden Jokowi.

Ia menambahkan, pihaknya juga akan menunggu sikap Jokowi terkait hal tersebut. “Kami menunggu perintah apakah kemudian kami masih akan dipercaya sampe Desember atau kami menunggu perintah itu dan kemudian akan tetap beroperasional seperti biasa. Terus terang kami menunggu perintah itu,” tukasnya.

Ia berharap Presiden Jokowi dapat segera mengambil langkah untuk menyelamatkan KPK. “Mudah-mudahan kami diajak bicara oleh Bapak Presiden untuk menjelaskan kegelisahan seluruh pegawai kami dan juga isu-isu yang sampai hari ini kami enggak bisa jawab,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan pihaknya sangat berharap kepada Presiden Jokowi untuk mengundang para pimpinan KPK untuk berdiskusi mengenai dugaan upaya pelemahan terhadap KPK. “Agar kami bisa menjelaskan kepada publik dan kepada pegawai di KPK. Kami serahkan tanggung jawabnya, dan kami akan tetap menjalankan tugas. Tapi kami menunggu perintah dari presiden,” tegasnya.

MENGUNDURKAN DIRI

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pimpinan lembaga antirasuah. Keputusan tersebut diambil tak lama setelah DPR memilih lima pimpinan KPK periode 2019-2023 dan menunjuk eks Deputi Bidang Penindakan KPK Firli Bahuri sebagai ketua KPK.

“Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan yang mengasihi kita semua, izinkan saya bersama ini menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan pengunduran diri saya sebagai pimpinan KPK,” kata Saut dalam surat elektronik yang dikirimkannya kepada pegawai KPK, Jumat (13/9).

Saut mengaku telah menyerahkan perlengkapannya sebagai pimpinan KPK termasuk kartu tanda pengenal dan asuransi jiwa kepada lembaga antirasuah. Ia pun menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pegawai KPK atas kesalahannya selama hampir empat tahun menjabat wakil ketua KPK.

Saut juga meminta agar KPK menghapus alamat email aktif miliknya. Ia menyampaikan dukungan terhadap Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo untuk terus berupaya menemukan pelaku kasus penyiraman air keras yang menimpa penyidik senior KPK Novel Baswedan. Ia pun mengaku telah menyumbangkan sepeda bagi pihak yang berhasil mengungkap kasus Novel.

Saut juga menyampaikan kepada sembilan koordinator wilayah KPK yang tersebar di seluruh Indonesia untuk tetap bekerja mencegah korupsi di tiap-tiap daerah.

“Seperti yang sering saya ucapkan berkali-kali di depan kepala daerah. Kita hadir untuk menjaga orang-orang baik agar tetap baik. Lakukan terus inovasi,” ucap Saut Situmorang.

Penasihat KPK Tsani Annafari juga telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Penasihat KPK. “Saya keluar untuk menjaga semangat, dan sebelum pimpinan dilantik maka saya akan langsung mundur,” tutur Tsani kemarin.

Dikatakn Tsani, surat pengunduran tersebut telah ia sampaikan melalui surat elektronik kepada seluruh pegawai. Tsani sendiri sebelumnya telah lebih dulu menyatakan akan mundur dari posisinya sebagai penasihat KPK. Dia mengatakan sudah menyiapkan draf surat pengunduran dirinya.

Rencana pengunduran Tsani ini telah disampaikan sejak proses seleksi capim. Dia mengatakan akan mundur jika orang yang dinilainya telah terbukti melanggar etik terpilih sebagai pimpinan KPK.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI menunjuk lima pimpinan KPK periode 2019-2023 usai rampung menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 capim. Para capim yang terpilih yakni Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, dan Nurul Gufron. DPR pun menyepakati posisi Ketua KPK dijabat Firli Bahuri. (riz/gw/fin)

[adrotate banner="13"]

Berita Terkait