Kurang Stok Insinyur, Tak Tertarik Open Bidding, Eselon III Sebut Kursi Sudah Ada yang Punya

ilustrasi

CIREBON-Kalau acuannya adalah latar belakang pendidikan, yang dibutuhkan adalah teknik sipil, planologi, kepariwisataan, perhubungan, budaya, juga komunikasi dan informatika. Mengingat Kota Cirebon sendiri telah memasang label smart city, kota wisata berbasis kebudayaan dan sejarah. Juga menjawab tantangan pemanfaatan ruang kota, dan pengembangan transportasi.

Hasil uji kompetensi eselon II memang ada di tangan walikota. Kalaupun ada yang tahu, hanya panitia seleksi. Jumlahnya lima orang. Dari unsur akademisi hingga birokrat. Namun, dari pemetaan eselon II berdasarkan latar belakang pendidikannya, beberapa posisi memang layak dimasukan dalam daftar lelang jabatan terbuka.

Tapi, ada juga yang mestinya tidak perlu. Apalagi kalau kebutuhannya adalah menjawab tantangan kota, visi misi walikota. Yang dibutuhkan adalah pejabat berlatar belakang teknik, tata ruang, planologi, kepariwisataan, budaya, dan komunikasi. Mereka mestinya mendapat ruang untuk promosi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DUPR) Kota Cirebob Drs H Agus Mulyadi MSi mengakui, untuk mengisi kekosongan di dinas teknis cukup sulit. Apalagi kalau acuannya latar belakang pendidikan.

Untuk kepala DPUPR misalnya. Ini dibuka lewat open bidding, karena sejawatnya di eselon II hanya ada dua jebolan teknik sipil. Bahkan di DPUPR sendiri, internalnya didominasi bukan jurusan teknik. Termasuk kepala bidangnya. “Kalau open bidding, yang bisa ikut cuma eselon III. Di DPUPR eselon III itu nggak ada yang teknik,” katanya.

Kalaupun ada, kepangkatannya baru eselon IV. Secara kepangkatan memungkinkan untuk naik menjadi eselon III. Kandidatnya adalah Pungki Hertanto ST dan Hermawan Sudarsono ST. Agus sepakat, Kota Cirebon saat ini krisis SDM berlatar belakang teknik. Meski sebetulnya kepala dinas memang tidak mesti sesuai latar belakang keilmuannya. Yang Penting adalah kemampuan manajerial dan membangun teamwork.

Tapi mereka juga harus ditopang dengan tenaga teknis yang mumpuni. Dan ini juga bisa dibantu eselon IV yang berlatar belakang teknik promosi ke eselon III. Masasalahnya di DPUPR saat ini, kepala bidangnya justru didominasi lulusan non teknik. Ada yang berlatar belakang ilmu pemerintahan. Bahkan magister pendidikan.

Dari pemetaan latar belakang pendidikan, formasi open bidding yang dibuka pemkot juga kontradiktif. Informasinya formasi yang dibuka adalah, kepala DPUPR, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DKIS), dan Dinas Pendidikan (Disdik). Susunan formasi ini, nampak kontradiktif kalau capaian yang diinginkan adalah visi misi walikota, tata kota, pariwisata dan kebudayaan.

Lagi-lagi kalau acuannya adalah latar belakang pendidikan, yang dibutuhkan justru teknik sipil, planologi, kepariwisataan, perhubungan, budaya, juga komunikasi dan informatika. Mengingat Kota Cirebon sendiri telah memasang label smart city, kota wisata berbasis kebudayaan dan sejarah. Juga menjawab tantangan pemanfaatan ruang kota, dan pengembangan transportasi.

Masalahnya, stok pegawai dengan latar belakang tersebut juga terbatas. Kalaupun ada, kepangkatannya belum memungkinkan. Di lain pihak, diumumkannya formasi yang masuk daftar open bidding, malah direspons negatif para pejabat eselon III. Ada beberapa hal yang membuat mereka tidak tertarik untuk ikut berkompetisi. Diantara alasannya adalah, formasi tidak cocok. Juga ada selentingan kalau kursi kosong itu sudah ada yang punya. “Saya belum ingin membicarakan masa depan saya,” ujar salah satu eselon III.

Eselon III lainnya pesimis dan merasa sekadar jadi pelengkap penderita kalau ikut bagian dalam seleksi itu. “Ini sepertinya kembali ke pola lama. Saya nggak tertarik,” selorohnya.

Kalaupun ada yang sudah menyatakan minatnya, baru Pelaksana Tugas Kepala DKOKP, Edi Badgja Rohaedi. Dia mengaku bakal turut meramaikan seleksi terbuka kalau posisi kepala DKOKP masuk dalam rencana open bidding.

Edi menyambut baik bila posisi DKOKP masuk dalam rencana open bidding. Pasalnya dinas ini memiliki banyak bidang dan pekerjaan yang memerlukan pimpinan yang definitif, bukan pelaksana tugas. “Iya, ini demi kinerja kami yang lebih baik lagi. Ini juga berkaitan dengan mewujudkan visi misi Kota Cirebon sebagai kota wisata,” katanya.

Pihaknya menyerahkan kebijakan penetapan pimpinan instansi kepada walikota, wakil walikota, sekretaris daerah dan panitia seleksi. Termasuk proses dan tahapannya, mulai assessment, uji kompetensi sampai open bidding. “Sebagai pegawai saya siap, tentunya terlebih dahulu izin ke atasan dan mengikuti prosedur dan persyaratannya,” jelasnya.

Edi tidak memungkiri, tugas kepala DKOKP mendatang tidaklah enteng. Semua bidang yang dibawahnya yakni kepemudaan, olahraga menuntut kinerja yang diatas rata-rata. Apalagi budaya dan pariwisata yang sudah ditetapkan sebagai salah satu visi dan misi Pemkot Cirebon. “Sekali lagi, semua terserah pimpinan yang akan menilainya,” tandasnya.

Edi yang selama ini menjabat sebagai Sekdis dan Plt DKOKP, dinilai beberapa pihak mempunyai bekal dan kemampuan yang cukup memadai. Tapi apakah dia juga mampu bila terpilih untuk merealisasikan salah satu target kunjungan wisatawan ke Kota Cirebon sebanyak 2 juta orang?

Posisi di DKOKP juga rumit. Di bidang kepariwisataan misalnya. Tidak didukung dengan tenaga teknis yang benar-benar berlatar belakang pariwisata. Sementara di DKIS, juga sedikit yang punya latar belakang ilmu komunikasi dan informatika. Kalaupun ada, lagi-lagi terbentur dengan kepangkatan. Satu-satunya stok yang tersedia adalah Drs Sutisna MSi, yang berlatar belakang ilmu komunikasi dan pernah jadi Juru Penerangan era Departemen Penerangan RI. (abd)