Lahan Pertanian di Kuningan Makin Susut

Ilustrasi
Ilustrasi

KUNINGAN – Area pertanian di Kabupaten Kuningan setiap tahunnya semakin susut lantaran berbagai faktor. Alih fungsi lahan ini juga menyasar hingga pedesaan.

Mulai dari maraknya pembangunan perumahan oleh pengembang, berdirinya industri dalam skala sedang, juga tak terbendungnya pembangunan toko-toko retail yang memanfaatkan lahan pertanian. Imbasnya, jumlah petani mengalami penurunan akibat kehilangan lahannya.

Kondisi ini diperparah dengan tidak ada niat dari pemkab untuk mencetak area persawahan yang baru mengganti yang hilang. Pantauan Radar Kuningan, lahan-lahan pertanian kelas satu di sepanjang Jalan Kuningan-Sampora banyak yang sudah berubah menjadi bangunan industri, pertokoan, perumahan dan swalayan.

Padahal di masa jayanya, dalam satu dekade ke belakang, area pertanian kelas satu itu menjadi sumber penghidupan ribuan petani. Terlebih hasil panennya juga melimpah karena ketersediaan sumber air untuk pertanian. Dari wilayah Bandorasa, misalnya, dikenal sebagai penghasil ubi jalar berkualitas yang menjadi primadona di kota besar.

Apud, salah seorang petani di wilayah itu mengaku, hasil pertaniannya sekarang ini mengalami penurunan dibanding beberapa tahun sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dari susutnya area pertanian yang digarapnya, serta mahalnya obat-obatan pertanian.

“Dulu, sekali panen ubi jalar, saya dan petani lainnya bisa mengantongi uang yang cukup besar karena lahan pertaniannya masih luas yang bisa digarap. Sekarang mah boro-boro. Sudah kembali modal dari biaya produksi juga sudah bersyukur. Terkadang nombok lantaran harga ubi jalar di pasaran anjlok,” keluh dia diamini Sukron, petani lainnya.

Sebenarnya, dia dan petani lainnya tidak menyalahkan pemerintah akibat lahan pertanian yang semakin susut. Sebab lahan tersebut adalah milik rekannya sesama petani yang kemudian dijual ke pemilik modal.

“Pemerintah sih tidak salah, karena lahannya bukan milik pemerintah. Kalau banyak lahan pertanian yang sekarang menjadi ruko, retail dan rumah makan, itu adalah milik petani sendiri. Memang mereka menjualnya karena membutuhkan uang. Yang diperlukan adalah pembinaan dari pemerintah menyangkut bagaimana upaya meningkatkan produksi pertanian. Itu saja yang kami inginkan,” katanya kepada Radar, Jumat (1/2).  (ags)