Majalengka Belum Punya Perda Diniyah

MADRASAH-DINIYAH-KOTA-CIREBON
Ilustrasi. Foto: Dok. Ilmi Yanfaunnas/Radar Cirebon

MAJALENGKA – Ketua DPRD Kabupaten Majalengka Edi Anas Djunaedi mengakui Majalengka sampai saat ini belum punya Peraturan Daerah (Perda) tentang Diniyah Takmiliyah. Hal itu diutarakan saat menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Kendal di Ruangan Banmus, Selasa siang (8/10).

Menurutnya, kondisi Madrasah Diniyah di Majalengka cukup memprihatinkan dan sebagian besar belum tersentuh dengan baik oleh Pemda Majalengka. Terlebih yang berkaitan dengan sentuhan anggaran APBD, masih jauh dari layak.

Ia berharap di tangan Bupati Karna Sobahi, Perda Diniyah akan segera dibuat dan perhatian kepada Diniyah ditingkatkan. Harapan ini muncul karena bupati paham betul terkait agama dan mengusung visi Majalengka Raharja dengan religius sebagai jargon utamanya.

Hal sama diutarakan Kabag Hukum Setda Majalengka, ia mengakui jika Pemkab belum memiliki Perda Diniyah, sehingga belum punya mekanisme penyerahan insentif bagi Diniyah.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Majalengka diwakili oleh Kasubbag TU, Dr H Hasan Syarif menyatakan, pendidikan agama merupakan pendidikan yang sangat elementer. Oleh karena itu perlu perhatian serius dari semua pihak tanpa memandang institusi vertikal atau tidak.

Ia pun menilai madrasah diniyah yang jumlahnya sekitar 670 lembaga masih minim perhatian. Padahal peran Diniyah sangat besar dalam pembentukan karakter generasi bangsa namun kurang diperhatikan.

Ia mengaku telah berjuang sejak lama untuk merealisasikan pembuatan Perda Diniyah. Pengalamannya menjadi Kasi Pendidikan Diniyah dan Pontren menjadi saksi perjalanan panjang untuk mendorong pembuatan perda itu. Usaha sudah dilakukan, namun sampai saat ini belum juga terwujud.

MASUK USULAN 2020

Sementara Wakil Ketua DPRD Majalengka Asep Eka Mulyana menyebutkan, di tahun 2020 mendatang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majalengka akan menginisiasi dua rancangan peraturan daerah (Raperda) yakni Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan Perlindungan Lahan.

Dikatakan jika pengajuan Raperda inisiasi di penghujung tahun 2019 ini kondisinya tidak mungkin. Sedangkan pembahasan Raperda pada tahun 2019, Ketua DPD Partai Golkar Majalengka ini mengatakan anggota DPRD sedang mempersiapkan pembahasan Raperda Perubahan Stuktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemkab Majalengka dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020.

“Kalau dinas atau instansi yang akan disatukan atau dipisah kami belum mengetahui secara pasti. Sebab draftnya belum kami terima. Rencana pembahasan kedua raperda itu akan dilaksanakan pada pertengahan bulan ini,” paparnya.

Pihaknya berharap pada pembuatan raperda ke depan adanya sinergitas dan kesamaan visi antara pihak eksekutif dan legislatif.

Jangan sampai pembahasan payung hukum ini tuntas dibahas, tapi pihak eksekutif mengabaikannya. Pengalaman ini berkaca pada periode DPRD sebelumnya yang pernah mengalami kondisi pahit tersebut.

“Alhamdulillah kemarin para anggota dewan sudah bertemu dengan pak Bupati. Salah satu poinnya kita menyoroti Raperda agar ada harmonisasi dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Pak Bupati merespons positif keinginan kami,” ulasnya.

Politikus Golkar ini membenarkan jika Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Majalengka sudah lengkap. “Sementara untuk ketua fraksi itu diusulkan oleh parpol yang bersangkutan,” imbuhnya.

Ditambahkan untuk ketua Komisi I DPRD dijabat Edy Carsidi dari Partai Gerindra, Ketua Komisi II, H Dadang Haeruman dari Partai Golkar. Kemudian, Ketua Komisi III oleh H Dadang Satari dari PDIP dan Ketua Komisi IV Tatang Hanurajasa (PAN).

Sedangkan Ketua Badan Pembuat Perda Daerah oleh Suheri dari (PKB) dan Ketua Badan Kehormatan (BK) dari PKS, oleh Ika Purnama. Sementara ketua Badan musyawarah dan ketua badan anggaran secara otomatis pimpinan DPRD. (ara/ono)

[adrotate banner="13"]

Berita Terkait