Mengintip Pertempuran Buzzer Pilpres 2019 di Facebook dan Twitter

Jokowi-Prabowo
Presiden Indonesia Joko Widodo (kiri) berjabat tangan dengan Prabowo Subianto pada 17 Februari 2019 setelah debat kedua antara calon presiden menjelang pilpres. (Foto: Reuters/Willy Kurniawan)

Jelang Pilpres 2019, media sosial telah menjadi medan tempur paling panas antara pendukung kedua kandidat. Kebanyakan pertempuran ini dilakukan oleh para buzzer politik, yang dibayar oleh masing-masing tim kampanye. Memiliki akun palsu sampai ribuan, media sosial terbukti belum berhasil melacak dan mengendalikan para buzzer ini.

Hampir setiap hari, “Janda”, seorang ibu rumah tangga dengan 2.000 pengikut Twitter, membagikan tips gaya hidup, mengeluh tentang kehidupan kota, dan memuji bagaimana pemerintah Presiden Joko Widodo meningkatkan taraf kehidupannya sebagai seorang ibu muda. Demikian tulis Fanny Potkin dan Agustinus Beo Da Costa dalam sebuah artikel In Indonesia, Facebook and Twitter are ‘buzzer’ battlegrounds as elections loom,  namun “Janda” sang ibu rumah tangga ini tidak nyata. Pemilik asli akun Twitter itu adalah pria paruh baya yang belum menikah yang menawarkan layanan media sosial politik yang mendukung kampanye pemilihan ulang Jokowi di Pilpres 2019.

Dia adalah pemimpin dari salah satu tim yang dijuluki “buzzer“, yang bermunculan di sosial media Indonesia menjelang Pilpres 2019 bulan depan di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia ini.

“Medan pertempuran kita adalah media sosial. Konten yang kami buat untuk pemilu diliat setidaknya satu juta orang per minggu,” kata pemilik akun Janda, menolak disebutkan namanya karena karyanya tidak sepenuhnya legal.

Dalam wawancara dengan Reuters, mengenai puluhan anggota tim buzzer, konsultan media sosial dan pakar siber menggambarkan serangkaian operasi media sosial yang menyebarkan propaganda atas nama Jokowi dan Prabowo.

Saat pemilu 2014, berita palsu juga disebar oleh buzzer, meskipun jangkauan media sosial tidak sejauh sekarang.

Di bawah undang-undang pencemaran nama baik di internet, membuat dan menyebarkan berita palsu adalah ilegal, tetapi memegang akun media sosial dengan nama palsu tidak ilegal, kecuali jika orang yang asli yang ditiru. Namun perusahaan media sosial kebanyakan memblokir akun dengan nama palsu.

Tiga buzzer yang terlibat langsung dalam kampanye saat ini menceritakan bagaimana mereka mengoperasikan ratusan akun media sosial yang dipersonalisasi masing-masing dengan nama kandidat. Ada yang membantah menyebarkan berita palsu, sementara yang lainnya mengatakan mereka tidak peduli tentang keakuratan konten.

Kedua tim kampanye menyangkal menggunakan buzzer atau menyebarkan berita palsu.

Ross Tapsell, seorang ahli politik dan media di Universitas Nasional Australia, mengatakan bahwa kandidat di Asia Tenggara sudah biasa menyewa ahli strategi kampanye online, yang nantinya memanfaatkan pasukan buzzer untuk menyebarkan konten di media sosial.

“Jadi tidak ada hubungan langsung sama sekali dengan kandidat,” katanya.

Kampanye buzzer telah jauh melampaui upaya Facebook dan perusahaan media sosial lainnya untuk mengurangi penciptaan akun palsu dan penyebaran berita palsu, kata para pakar siber. Reuters menemukan bahwa walaupun akun robot sesekali dihapus, akun palsu yang dipersonalisasi seperti “Janda” tersebar luas di platform Twitter dan Facebook, meskipun melanggar aturan perusahaan media sosial tersebut.

GENTING

Informasi yang salah disebarkan oleh akun nyata―yang sering dikooptasi oleh tim buzzer―merajalela di Facebook dan juga di bagikan di Instagram dan WhatsApp serta Twitter.

Perusahaan media sosial mengatakan bahwa mereka bekerja dengan pemerintah dan melawan konten palsu.

Perwakilan untuk Twitter, Facebook dan Whatsapp mengatakan kepada Reuters bahwa mereka secara teratur menghapus akun palsu di Indonesia, tetapi menolak untuk membagikan jumlah akun yang telah dihapus.

Seorang juru bicara Twitter mengatakan kepada Reuters bahwa pihaknya sedang berupaya menghapus jaringan akun yang terlibat dalam misinformasi dan disinformasi.

Facebook, yang menganggap Indonesia sebagai pasar terbesar ketiga di dunia dengan perkiraan 130 juta akun, mengatakan bahwa pihaknya melatih badan-badan manajemen pemilu untuk memilah berita palsu, yang kemudian dievaluasi oleh moderator dan dihapus jika melanggar standar komunitasnya.

Bagi Menteri Kominfo Rudiantara, upaya itu tidak cukup.

Dia mengatakan pemerintah telah meminta perusahaan media sosial untuk bekerja dengan pihak berwenang untuk membuat prosedur operasi standar yang akan memungkinkan berita palsu dan hoax untuk dihapus. Mereka belum mematuhinya.

“Kemungkinan ini akan menjadi lebih buruk ketika pemilu semakin dekat,” kata Harry Sufehmi, salah satu pendiri Mafindo, sebuah organisasi Indonesia yang memerangi berita palsu, yang melaporkan hampir 500 hoax media sosial terkait dengan politik pada tahun 2018.

Dia adalah salah satu dari tiga ahli yang penelitiannya menemukan bahwa ada proporsi misinformasi yang lebih besar yang menargetkan Jokowi, dengan beberapa unggahan menggambarkan dia sebagai anti-Islam, antek China, atau komunis.

Semua itu merupakan tuduhan yang memberatkan di negara yang memiliki jumlah Muslim terbesar di dunia ini, di mana partai komunis dilarang dan adanya kecurigaan yang berlarut-larut atas pengaruh China.

Hanya ada sebagian kecil dari kampanye mis-informasi yang menargetkan Prabowo.

BUZZER DEMI UANG

Pada suatu sore di Jakarta baru-baru ini, satu pemimpin tim buzzer menelusuri dua ponsel yang memiliki lebih dari 250 akun Facebook (FB.O), Instagram, Whatsapp, Youtube (GOOGL.O) dan akun Twitter (TWTR.N), masing-masing dengan akun kepribadian palsu. Dengan lima akun dari masing masing sosial media, dia mengunggah konten yang memuji prestasi Jokowi atau mengejek Prabowo dan pasangannya.

Dia membantah menyebarkan informasi yang salah, dia berfokus pada konten yang menceritakan tentang kebajikan kliennya. Tetapi dia mengakui dia memang mencari aib lawan sebagai bagian dari “paket lengkap” unggahan dan video yang dia jual seharga 200 juta rupiah per bulan.

Stafnya yang beranggotakan 15 orang, yang ia sebut sebagai “pasukan siber”, memiliki subkontraktor, di seluruh Indonesia, yang banyak di antaranya tidak mengetahui identitas utama kliennya, katanya.

Dia mengatakan kepada Reuters bahwa dia disewa oleh penasihat kampanye Jokowi.

Ace Hasan Syadzily, juru bicara tim kampanye presiden, menyangkal mengetahui kelompok-kelompok tersebut, tetapi mengatakan “tim kampanye memiliki kewajiban untuk melawan narasi palsu atau negatif” terhadap Jokowi.

Buzzer lain mengatakan dia telah disewa oleh penasihat untuk Prabowo, sementara yang ketiga mengatakan dia memasok layanan ke agen media sosial yang digunakan oleh kedua kampanye.

Anthony Leong, koordinator tim digital Prabowo, membantah mereka menggunakan tim buzzer, mengatakan bahwa kampanye tersebut memiliki “10.000 sukarelawan digital” yang menggunakan nama asli dan hanya mengizinkan mereka untuk mengirim “konten positif”.

PEKERJAAN YANG MENYENANGKAN

Menurut buzzer yang Reuters wawancarai, seorang “prajurit siber” junior dapat dibayar antara 1 juta hingga 50 juta rupiah per proyek tergantung pada jangkauan akun media sosialnya.

“Untuk sebagian besar dari kita, pekerjaan ini menyenangkan … dan gajinya layak,” kata buzzer yang mengatakan dia adalah kontraktor untuk agen media sosial yang digunakan oleh kampanye Jokowi dan Prabowo.

Dia mengatakan perannya adalah untuk membuat trending topic selama momen-momen penting pemilu, menggunakan tagar dan konten yang disediakan oleh agensinya dikombinasikan dengan akun palsu pribadinya, katanya.

“Bagi saya, tidak ada hoax atau konten negatif. Bahannya hanya datang dari klien,” katanya kepada Reuters.

Pradipa Rasidi, seorang peneliti di Universitas Indonesia, mengatakan sebagian besar buzzers adalah lulusan muda yang melakukannya “karena sulit untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulus dari universitas dan gajinya lebih tinggi”.

Tetapi risiko hukumnya nyata. Aktifitas buzzer dapat dihukum penjara jika dinilai melanggar undang-undang pencemaran nama baik di Indonesia.

Ketiga buzzer yang diwawancarai oleh Reuters menolak disebutkan namanya atau memberikan rincian tertentu dari operasi mereka karena risiko tersebut.

Namun, pengaturan oleh perusahaan media sosial bukan masalah bagi mereka: Akun atau unggahan mereka tidak ada yang pernah dihapus. (*)