Mustofa Dicecar KPK soal Perda RTRW

Mantan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mustofa.FOTO: OKRI RIYANA/RADAR CIREBON

CIREBON-Penyidik KPK memeriksa mantan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mustofa. Pria yang akrab disapa Jimus itu mulai diperiksa sekitar pukul 13.00 hingga 17.00. Politikus PDIP itu mengaku dimintai keterangan seputar pembahasan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2018 lalu. “Intinya saya diperiksa soal Perda RTRW,” ujar Mustofa saat dicegat wartawan di halaman Mapolres Cirebon Kota, Jumat (20/9).

Ia mengatakan, materi pemeriksaan hanya menyangkut Perda RTRW yang prosesnya berlangsung sekitar 2 tahun. Mustofa sendiri mengetahui proses itu karena masih menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Cirebon periode 2014-2019. “Hanya itu saja (Perda RTRW, red). Nggak ada yang lain,” tuturnya.

Dikatakannya, pemeriksaan yang dilakukan di ruang Bhayangkari Polres Cirebon Kota itu untuk mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra. Sunjaya sendiri telah dinyatakn bersalah dan divonis 5 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung pada 22 Mei 2019.

Ketika ditanya apakah ada permasalahan pidana dalam pembahasan Perda RTRW, ia menegaskan pembahasan sudah sesuai prosedur. Lamanya proses pembahasan Raperda RTW ketika itu, lanjutnya, bukan karena ada hal-hal tertentu. “Lama itu kan menunggu rekomendasi. Waktu itu kita ingat bahwa lama itu karena ketersediaan lahan LP2B (Lahan Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan) yang belum terpenuhi,” ungkapnya kepada awak media.

Terkait lamanya proses pemeriksaan, lagi-lagi ditepis Jimus. “Ada sekitar lima pertanyaan. Cepat. Cuma ada proses penandatanganan dan mengisi kelengkapan adminitrasi biodata dan lainnya (mengakibatkan memakan waktu yang lama),” kata pria yang terpilih lagi untuk duduk sebagai wakil rakyat DPRD Kabupaten Cirebon periode 2019-2024 itu.

Pantauan Radar Cirebon di Mapolres Cirebon Kota, selain Mustofa, pemeriksaan pada hari ketiga itu KPK juga menghadirkan salah satu mantan ajudan Sunjaya bernama Nanda, Kabid Pariwisata Disbudparpora Kabupaten Cirebon Nana Mulyana, Kabid Peningkatan Jalan Dinas PUPR Kabupaten Cirebon Hidayat, serta Sukirno dari PT Kings Property.

Eks ajudan Sunjaya, Nanda, mengaku hanya melengkapi sekaligus menandatangani berkas. “Nggak ada yang ditanyain. Cuma tanda tangan dan lengkapi berkas-berkas saja,” tuturnya.

Sedangkan Kabid Pariwisata Disbudparpora Kabupaten Cirebon Nana Mulyana mengatakan KPK salah mengirim surat kepadanya. “Iya saya dapat undangan, di situ undangan tertera soal TPPU (tindak pidana pencucian uang). Tetapi setelah datang, saya nggak ditanyakan apa-apa oleh penyidik. Katanya harusnya saya tidak diundang,” kata Nana.

Seperti diketahui, KPK tengah mengembangkan dugaan aliran uang haram yang menjerat eks Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra. Data terbaru, KPK kembali memeriksa puluhan ASN dan pihak lainnya lantaran menduga Sunjaya juga menerima gratifikasi senilai total Rp50 miliar.

Jubir KPK Febri Diansyah mengakui ada fakta-fakta baru, salah satunya gratifikasi senilai Rp50 miliar. “Memang dalam kasus di Cirebon ini kami sedang mengembangkan perkaranya karena kami menemukan fakta-fakta baru,” ujar Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/9).

Febri mengakui pemeriksaan di Cirebon kembali digelar sejak Rabu lalu (18/9) dan direncanakan tuntas hari Jumat (20/9). Proses pemeriksaan terhadap para ASN dan pihak lainnya itu dipusatkan di Mapolres Cirebon Kota di Jl Veteran, Kota Cirebon.

Meski demikian, Febri mengaku belum menerima informasi lebih rinci terkait pemeriksaan tersebut. “Itu (hasil pemeriksaan) mungkin nanti baru bisa kami sampaikan lebih lanjut ya. Mungkin nanti setelah informasinya lebih lengkap baru bisa saya sampaikan,” ucapnya kepada Fajar Indonesia Network (Radar Cirebon Group). (day/den/fin)

[adrotate banner="13"]

Berita Terkait