Novel: Pekerjaan di KPK Terhenti, ICW Ingatkan Jokowi-JK Begini

ilustrasi-kpk-line
ILUSTRASI-KPK LINE

JAKARTA – Sikap pimpinan KPK mengembalikan mandat ke Presiden Joko Widodo diprediksi akan berpengaruh pada kinerja. Proses pemeriksaan saksi maupun tersangka, serta tugas-tugas lain diperkirakan akan terhenti. Hal itu disampaikan penyidik senior KPK Novel Baswedan.

“Tidak jelas nasib KPK karena revisi UU KPK menimbulkan gangguan terhadap pegawai. Tentunya dengan penyerahan mandat, terus revisi UU KPK. Ini membuat pegawai terganggu dalam melakukan pekerjaan,” kata Novel di Jakarta, Sabtu (14/9).

Meski proses pemeriksaan atau penyidikan tetap berjalan, dia tidak bisa memastikan efektifitasnya. Kabarnya, pemerintah dan DPR akan segera menyelesaikan revisi UU pada Selasa (17/9).

“Ketika hal yang dibahas itu krusial dan sangat efektif mematahkan kaki KPK. Apakah bisa dianggap biasa-biasa saja. Terus kita diminta kerja dengan santai. Rasanya nggak masuk akal,” tegas Novel.

Dia menduga semua pekerjaan di KPK akan berhenti. Terutama pada Senin (16/9) mendatang. “Akan terlihat hari Senin, rasanya nggak akan ada yang bisa berjalan, semuanya akan berhenti,” paparnya.

Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik keras kesepakatan pemerintah dan DPR merevisi UU KPK. ICW mewanti-wanti Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla (JK) soal kesepakatan merevisi UU tersebut.

“Penting dicatat, publik tidak lupa dengan janji menguatkan KPK yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam Nawacita pada saat kampanye 2014 yang lalu. Jangan sampai justru pemerintahan Jokowi-JK masuk dalam sejarah yang membidani kehancuran lembaga antikorupsi Indonesia,” tegas peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Sabtu (14/9).

Dia menilai, saat ini ada dua isu besar terkait pelemahan KPK. Pertama, terkait proses pemilihan pimpinan KPK baru yang dinilai tidak mengedepankan integritas. Kedua, terkait revisi UU KPK yang malah akan memperburuk pemberantasan korupsi ke depan.

Kurnia menilai, penyerahan mandat pengelolaan KPK kepada Jokowi merupakan bentuk ekspresi yang wajar. “Penyerahan mandat pengelolaan KPK kepada Presiden yang dilakukan oleh tiga komisioner KPK merupakan bentuk ekspresi wajar jika melihat berbagai upaya pelemahan KPK saat ini,” tuturnya.

Mantan Wakil Ketua KPK Mochamad Jasin mengkritik revisi UU KPK. Dia membandingkan political will pemberantasan korupsi era Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan era Jokowi. “Sekarang berbalik, political will-nya melemahkan. Bukan menguatkan KPK,” kata Jasin di Jakarta, Sabtu (14/9).

Menurutnya, political will Jokowi soal pemberantasan korupsi bisa dilihat dari banyak hal. Antara lain dari sikap Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPKm hingga sepakatnya pemerintah dan DPR merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

“Political will ini dilihat saat pemilihan para capim yang mendapat masukan dari masyarakat luas, dari KPK juga. Tetapi tidak diperhatikan oleh pansel, presiden dan legislatif. Kemudian menyusul revisi undang-undang. Seluruh fraksi di DPR menyetujui. Jadi political will-nya memang setuju KPK ini dibuat tidak berdaya,” tuturnya.

Terpisah, Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Fajri Nursyamsi, meminta Jokowi menarik surat presiden (surpres) persetujuan pembahasan revisi UU KPK. Alasannya, saat ini KPK mengalami kebuntuan. Pimpinan KPK menyerahkan tanggungjawab pengelolaan KPK kepada presiden.

“Hal itu tidak dapat dilepaskan dari perkembangan proses pembentukan RUU revisi UU KPK yang sejak awal sudah bermasalah,” kata Fajri di Jakarta, Sabtu (14/9).

Ada tiga aspek yang mendasari kebuntuan KPK. Pertama, pimpinan KPK menegaskan tidak dilibatkan dalam proses pembentukan RUU KPK. Kedua, proses pembentukan RUU revisi UU KPK dinilai PSHK sudah bermasalah sejak awal.

Selain melanggar Undang-Undang 12/2011 dan Tata Tertib DPR karena prosesnya tidak melalui tahapan perencanaan, penyiapan draf RUU dan naskah akademik dilakukan tertutup tanpa pelibatan publik. Ketiga, PSHK mengutip pernyataan pimpinan Ombudsman, Ninik Rahayu yang menyebut terjadi keanehan dalam poses administrasi pembentukan

“SHK mendorong Presiden Joko Widodo menarik kembali Surpres dalam proses pembentukan RUU Revisi UU KPK. Penarikan kembali dapat dilakukan dengan berdasar kepada asas contrarius actus. Yaitu asas dalam hukum administrasi negara yang memberikan kewenangan pada pejabat negara untuk membatalkan keputusan yang sudah ditetapkannya. Artinya, Presiden berwenang membatalkan atau menarik kembali Surpres yang sudah ditetapkan sebelumnya,” jelas Fajri.

Dengan penarikan surpres, presiden diharapkan dapat mengambil langkah lebih tegas dan efektif untuk menciptakan KPK sebagai lembaga terdepan dalam pemberantasan korupsi, tanpa harus tersandera proses revisi UU KPK.

Terpisah, DPR bersama pemerintah sudah menggelar rapat tentang revisi UU KPK. Ada beberapa hal yang sudah dibahas. Rapat antara Panitia Kerja (Panja) dari Badan Legislasi DPR dan perwakilan pemerintah digelar di gedung DPR, Senayan, Jumat (13/9). Rapat digelar tertutup. Namun tidak dihadiri Menkum HAM Yasonna Laoly.

Menurut Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas, rapat tersebut sudah membahas daftar inventaris masalah (DIM) revisi UU KPK. Namun belum semua DIM soal revisi UU No 30 Tahun 2002 itu yang dibahas.

“Belum selesai dan akan dilanjutkan pada Senin (16/9) yang akan datang. Kita memahami karena Pak Menkum HAM ada di luar kota,” kata Supratman. (rh/fin)

[adrotate banner="13"]

Berita Terkait