Open Bidding Tinggal Tunggu Hari, DPRD Berharap Sekda Orang yang Pintar

Open-Bidding
ILUSTRASI

CIREBON-Posisi jabatan sekretaris daerah (sekda) dalam pelaksanaan tugasnya, akan selalu bersinergi dalam berbagai hal kebijakan dengan DPRD. Bagaimana kriteria sekda yang ideal dari sudut pandang legislatif?

Ketua DPRD Sementara Kota Cirebon Ruri Tri Lesmana mengatakan, sosok sekda definitif nantinya harus orang pintar. Karena sekda akan menjadi poros bagi semua kepentingan yang harus dijembataninya. Terutama yang berkaitan dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah).

Sekda mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD. Dalam penyusunan tentunya harus dibahas dengan pihak legislatif, disini sekda harus mempunyai komunikasi politik yang baik dengan fraksi maupun pimpinan DPRD.

Sebagai pelaksanan fungsi penganggaran dalam pengelolaan keuangan daerah, pihaknya memastikan bahwa setiap pengunaan anggaran telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah seyogyanya TPAD yang dipimpin sekda bisa memahami dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai salah elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Sebenarnya kami tidak dalam posisi dalam penentuan jabatan sekda. Karena sudah ada panselnya sendiri, tapi hanya bisa berharap nantinya sekda paling tidak mempunyai kemampuan dan keahlian bukan hanya satu bidang tapi multi bidang,” ujarnya kepada Radar Cirebon.

Dia juga menekankan, sekda definitif nanti harus konsisten hadir bila ada pembahasan kebijakan dengan legislatif. Karena bila tidak hadir atau hanya diwakili saja, pihaknya tidak bisa meminta solusi atau keputusan langsung dari sekda.

Sekda juga harus mampu menggerakkan bawahannya, agar setiap kebijakan yang dihasilkannya bersama legislatif bisa diimplementasikan. Percuma saja produk kebijakan yang dibahas bersama bagus, tapi sekda tidak mampu menyampaikan kepada dinas terkait.

Secara umum sekda yang ideal mampu menunjang visi misi walikota dan wakilnya, mempunyai integritas serta kapabilitas yang berpengalaman di pemerintahan. Dapat mewujudkan good governance atau tata pemerintahan yang baik.

“Terkait open bidding, kami menyerahkan sepenuhnya pada panitia seleksi. Tapi tetap berharap agar dilaksanakan secara transparan sesuai prosedur yang berlaku dan jangan sampai ada intervensi dari pihak manapun selama proses seleksi,” tandasnya.

Di lain pihak, dalam wawancara dengran koran ini, Walikota Cirebon Drs H Nashrudin Azis SH mengaku sudah merampungkan berkas open bidding baik syarat kompetensi jabatan maupun panitia seleksi (pansel).

Ada dua pansel yang diajukan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Yakni, pansel untuk eselon II dan pansel sekretaris daerah. “Berkas-berkas sudah beres. Proses administrasi sudah kita tempuh semua. Tinggal nunggu dari KASN,” katanya.

Walikota berharap, dalam beberapa hari ke depan KASN sudah memberikan lampu hijau. Sehingga open bidding dapat segera terlaksana. (gus)

[adrotate banner="13"]

Berita Terkait