Orde Baru Berakhir, Razia Buku (Masih) Berjalan

Pada 2010 Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus bahwa pengamanan barang-barang cetakan secara sepihak sebagaimana tercantum dalam UU no. 4/PNPS/1963 bertentangan dengan UUD 1945. Menurut MK pelarangan atau penyitaan buku semestinya dilakukan setelah melalui proses peradilan.

“Tanpa melalui proses peradilan, merupakan proses eksekusi ekstra judisial yang tentu saja sangat ditentang di sebuah negara hukum,” ujar Maria Farida, salah satu hakim MK kala itu, sebagaimana dikutip laman warta BBC.

Latar belakang putusan MK itu adalah gugatan Hilmar Farid atas pelarangan buku Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto karya John Roosa. Pada 2009 Kejaksaan Agung melarang peredaran buku itu hanya karena dianggap mengganggu stabilitas nasional. Buku lain yang juga dilarang beredar kala itu adalah Lekra Tak Membakar Buku yang disusun Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M. Dahlan.

Meski putusan sudah ketok palu, nyatanya hingga kini masih saja ada tindak penyitaan buku secara sepihak oleh aparat keamanan. Sasarannya lagi-lagi adalah buku-buku “kiri” dengan dalih usang yang sama.

Pada 26 Desember 2018 aparat dari kepolisian, TNI, dan Pemda Kabupaten Kediri melakukan razia di sebuah toko buku di Pare. Sejumlah buku yang mereka anggap mempropagandakan PKI dan komunisme disita.

Lalu pada 8 Januari 2019 terjadi razia dan penyitaan buku oleh aparat di Kota Padang, Sumatra Utara. Esoknya, lagi-lagi terjadi razia serupa terjadi di Tarakan, Kalimantan Utara.

Beberapa buku yang disita memang secara eksplisit membeberkan perihal komunisme. Salah satu buku itu adalah terjemahan Manifesto Partai Komunis karya Karl Marx dan Frederich Engels. Juga satu buku akademis berjudul Komunisme Ala Aidit karya Peter Edman. Namun, menuduh penjualan buku-buku itu sebagai bentuk propaganda komunisme tentu saja terlalu subjektif.

Orang-orang Di Persimpangan Kiri Jalan karya Soe Hok Gie (Bentang, 2005)

Buku ini adalah usaha Soe Hok Gie mengulik latar belakang di balik Madiun Affair 1948. Meski tak konklusif, Hok Gie berpendapat bahwa pemberontakan di Madiun adalah ekses dari radikalisme rakyat yang meningkat akibat harapan kepada Pemerintah RI yang tak terwujud dan tekanan ekonomi (hlm. 282).


PKI beralasan bahwa di Madiun tidak ada usaha kudeta atau pembentukan pemerintahan soviet. Laskar simpatisan PKI memang melucuti senjata aparat resmi dengan alasan membela diri. Bagi PKI Peristiwa Madiun adalah provokasi pemerintahan Hatta (hlm. 278).Sementara kubu pemerintah menilai tindakan PKI itu adalah wujud pembangkangan terhadap pemerintah. Karena kegentingan di tengah perang dengan Belanda, Hatta tak punya pilihan lain selain menumpas PKI di Madiun (hlm. vii).

Namun, pemberontakan ini bukanlah pemberontakan berskala nasional. Hanya PKI di Madiun dan Pati saja yang angkat senjata, sedangkan cabang PKI lainnya tetap setia terhadap RI (hlm. x).

Benturan NU PKI 1948-1965 karya Abdul Mun’im D.Z. (Langgar Swadaya, 2013)

 

Abdul Mun’im menulis buku ini sebagai tanggapan NU atas reportase majalah Tempo edisi 1-7 Oktober 2012 tentang pembantaian terhadap para simpatisan PKI. Buku ini menjabarkan—tentu dalam perspektif NU—rangkaian propaganda dan provokasi PKI terhadap NU dan kalangan santri. Digambarkan pula bagaimana NU mempertahankan diri, menyerang balik, dan menangkap orang-orang PKI dan simpatisannya. Semua yang tertangkap diserahkan kepada aparat keamanan untuk diproses hukum (hlm. vi-viii).

“Kalaupun terjadi pembunuhan biasanya itu terjadi dalam posisi perang atau bentrokan masal atau bertarung satu lawan satu,” tulis Abdul Mun’im dalam pengantarnya.

Sukarno, Orang Kiri, Revolusi, dan G30S 1965 karya Ong Hok Ham (Komunitas Bambu, 2009)

 

Ini adalah bunga rampai karya sejarawan Ong Hok Ham yang terserak di beberapa jurnal ilmiah dan media massa. Hampir semua naskah dalam buku ini adalah perpaduan antara pengalaman empiris dan ulasan sejarah terhadap Sukarno. Selain itu, buku ini juga menggambarkan persinggungan Ong dengan kelompok kiri, revolusi, dan G30S 1965 beserta tragedi yang mengikutinya (hlm. vii).

Bab-bab awal bunga rampai ini adalah karya-karya Ong menyoal Sukarno. Bagaimana ia tumbuh dan memiliki cita-cita kemerdekaan. Bagaimana ia menjadi personifikasi dari nilai-nilai yang diyakininya: nasionalisme, islamisme, dan marxisme (hlm. x).

Dari babak kejatuhan Sukarno, bab-bab selanjutnya adalah tinjauan Ong sebagai akademisi terhadap sejarah marxisme dan Revolusi Indonesia. Ia juga mengevaluasi dasar asumsi kultural dan penilaian sejarah atas kelompok kiri yang dibabat habis pasca-1965 (hlm. xi).

Mengincar Bung Besar susunan Tim Majalah Historia (Buku Kompas, 2017)

Buku ini berisi sejarah tentang tujuh usaha pembunuhan terhadap Presiden Sukarno. Sebelumnya merupakan rangkaian reportase dan riset yang termuat dalam majalah Historia edisi 14 tahun 2013.

Ada tiga kali upaya pembunuhan terhadap Sukarno di Jakarta, dua kali di Makassar, dan masing-masing sekali di Bandung dan Bogor. Upaya pertama adalah penggranatan di Perguruan Cikini pada 30 November 1957. Peristiwa lain yang cukup bikin gempar adalah Peristiwa Maukar pada 9 Maret 1960, Peristiwa penggranatan di Jalan Cendrawasih (Makassar) pada 7 Januari 1962, dan penembakan saat salat Idul Adha pada 14 Mei 1962.

Aidit susunan Tim Majalah Tempo (Kepustakaan Populer Gramedia, 2010)

Sama halnya dengan buku sebelumnya, buku ini mulanya adalah rangkaian reportase mengenai Dipa Nusantara Aidit di majalah Tempo edisi 1 Oktober 2007. Tak hanya mengulas sepak terjang Aidit ketika jadi ketua PKI, buku ini juga mengulik masa kecil Aidit hingga keterlibatannya dalam revolusi Indonesia.

Berlainan dengan gambaran dewasanya sebagai komunis, Aidit kecil adalah muazin yang fasih membaca Alquran. Di zaman Jepang ia adalah aktivis Menteng 31 dan di hari-hari awal kemerdekaan aktif bergiat dalam Angkatan Pemuda Indonesia. Buku ini juga mencakup serba-serbi Aidit yang unik. Misalnya tentang puisinya yang ditolak redaksi Harian Rakjat—yang notabene adalah koran PKI—karena kelewat jelek. (*)

 

Berita Terkait