Palestina Tolak Rencana Damai dengan Israel

PERDANA-MENTERI-PALESTINA
TOLAK AS: Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh tidak akan menerima rencana perdamaian dengan Israel yang digagas Amerika Serikat (AS). Foto: AP

RAMALLAH – Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mengatakan tidak akan menerima rencana perdamaian dengan Israel yang digagas Amerika Serikat (AS), jika tak memenuhi tuntutan negaranya. Isi dalam tuntutan tersebut, Palestina menekankan pengakuan kemerdekaan dan kedaulatannya berdasarkan perbatasan 1967.

Dalam wawancara perdananya dengan media internasional sejak menjabat akhir pekan lalu, Shtayyeh mengatakan setelah semua dukungan yang diberikan AS kepada Israel, terutama pengakuan sepihak atas Yerusalem, tak ada yang tersisa untuk dinegosiasikan.

“Kami akan menolak setiap proposal perdamaian yang mengabaikan tuntutan utama Palestina. Kita tidak mencari entitas. Kita mencari sebuah negara yang berdaulat,” kata Shtayyeh, dikutip laman the Times of Israel, Rabu (17/4).

Dia mengatakan, Palestina tidak berminat pada penyelesaian konflik melalui jalur ekonomi. “Palestina tidak tertarik dalam perdamaian ekonomi. Kita tertarik pada penghentian pendudukan (Israel). Hidup tak bisa dinikmati di bawah pendudukan,” ujarnya.

Pada pekan lalu, Washington Post menerbitkan sebuah laporan yang menyebut, rencana perdamaian AS untuk Timur Tengah, termasuk konflik Israel-Palestina tidak akan menyertakan kemerdekaan Palestina. Laporan itu disusun dengan mengutip beberapa pejabat AS yang mengetahui tentang hal tersebut.

Karena tak menyertakan kemerdekaan Palestina, sebagai gantinya AS akan melakukan investasi dan memberi sumbangan senilai puluhan miliar dolar AS untuk Tepi Barat serta Jalur Gaza. Mesir, Yordania, dan negara-negara Teluk yang kaya juga tak luput dari cipratan uang AS.

Kendati demikian, menurut pejabat yang dikutip Washington Post, Gedung Putih sangat menyadari ketika mereka hanya berfokus pada masalah ekonomi dan mengabaikan aspirasi politik, rencana perdamaian yang telah dirancang kemungkinan besar gagal.

“Ini bukan perdamaian ekonomi. Kami menanggapi dengan sangat serius kedua aspek ini, politik, yang menangani semua masalah inti, dan ekonomi,” kata pejabat tersebut.

“Kami memahami jika aspek politiknya tidak solid, maka aspek ekonomi tidak ada artinya. Tapi pada saat yang sama, aspek politik tidak akan berhasil tanpa rencana ekonomi yang tepat,” ujarnya menambahkan.

Terkait waktu rencana perdamaian itu akan diumumkan, menurut pejabat tersebut, Gedung Putih masih mempertimbangkan berbagai faktor. “Penentuan waktu masih dilakukan dan belum ada keputusan yang dibuat saat ini mengenai kapan kami akan meluncurkannya,” ucapnya. (der/fin)