Pasal 217-220 RUU KUHP Dinilai Kontroversial, Bakal Banyak Orang Masuk Penjara

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers ke wartawan.FOTO: FIN

JAKARTA – Presiden Joko Widodo meminta DPR RI menunda pengesahan RUU KUHP. Kepala Negara menilai ada beberapa pasal yang perlu ditinjau ulang. Apabila RUU itu disahkan dan diterapkan, akan membuat banyak orang dipenjara. Terlebih, RUU KUHP banyak mengatur tentang hukuman mati.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai masih banyak pasal yang multitafsir dalam RUU KUHP. Hal ini berpotensi menjadi persoalan jika diterapkan di tengah masyarakat. “Ada pasal yang secara substansi bermasalah. Misalnya membungkam kebebasan sipil, pasal makar, dan pasal menghina presiden,” tegas Asfinawati dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (21/9).

Menurutnya, ada pasal yang menyasar ruang pribadi dalam pasal-pasal di RUU KUHP. Seperti terkait perzinahan karena pandangannya relatif. Selain itu, dalam RUU KHUP malah ada penambahan pidana pemenjaraan.

“Padahal saat ini yang dibutuhkan bentuk pemidanaan baru. Karena penjara atau lembaga pemasyarakatan banyak yang sudah overcapacity. Bayangan banyak orang masuk penjara ketika KUHP baru diterapkan. Harapan pemerintah agar penjara tidak penuh, tidak akan terjadi,” imbuhnya.

Asfinawati menilai RUU KUHP hanya mengatur beberapa pasal pidana alternatif. Sedangkan lembaga permasyarakatan sudah kelebihan napi. Dia berharap semua pasal yang ada di RUU KUHP tidak menjadi pasal karet. DPR harus cerdas menyisir pasal-pasal yang tidak sesuai dengan demokrasi.

DPR, lanjutnya, mengeluhkan banyaknya tekanan dari berbagai pihak dalam pembahasan RUU KUHP. Namun, DPR seharusnya bisa membahas secara bebas dari kepentingan kelompok tertentu dan membahasnya lebih terbuka.

“Ada masa-masa ketika DPR sangat akomodatif dalam pembahasan RUU KUHP. Tetapi, akhir-akhir ini pembahasannya selalu tertutup. Bahkan ada rapat-rapat tertentu yang digelar di hotel mewah,” ucapnya. Seperti diketahui, Presiden Jokowi meminta pengesahan RUU KUHP ditunda. Kepala negara berpendapat pengesahan RUU KUHP tidak dilakukan oleh anggota DPR RI periode 2014-2019.

Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Jakarta, Suparji Ahmad menyarankan agar Pasal 217-220 dalam RUU KUHP dihapus. Pasal 217-220 RKUHP mengatur hukuman terhadap setiap orang yang menyerang harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden.

“Itu dalam rangka merespon aspirasi masyarakat. Karena pasal-pasal tersebut dikritik banyak orang. Selain dinilai warisan kolonial, juga bertentangan dengan putusan MK (Mahkamah Konstitusi),” kata Suparji.

Banyak pihak menilai pasal penyerangan harkat dan martabat Presiden/Wakil Presiden dikhawatirkan multi-interpretasi, memasung kebebasan pers, dan dikhawatirkan mudah mempidanakan orang. Padahal Presiden adalah pejabat publik. Sebagai pejabat, sangat wajar kalau dikritik.

“Itu salah satu nuansa yang muncul dalam berbagai diskusi. Apalagi kalau sekarang ditunda pengesahannya. Sebaiknya pasal-pasal itu dihapus saja,” imbuhnya.

Dia menilai sebenarnya pasal 217-220 RUU KUHP itu tidak akan mengekang kebebasan pers. Sebab, Presiden dan Wakil Presiden tidak bisa semena-mena melaporkan media massa jika unsur-unsurnya tidak terpenuhi.

Dia mencontohkan kalau pers mengkritik kebijakan, atau menjelaskan suatu persoalan, maka Presiden/Wapres tidak bisa menilainya sebagai penghinaan atau penyerangan harkat dan martabat. Sehingga pers tidak bisa dipidanakan.

“Logikanya sederhana. Karena presiden simbol negara. Sehingga tidak boleh dihina dan diserang. Menghina tiap orang tidak boleh. Apalagi presiden/wapres. Sehingga perlu dilindungi,” tuturnya. Pasal-pasal itu, kata Suparji, diperlukan asal pelaksanannya bisa proporsional dan penanganannya profesional. Selain itu, dilakukan berdasarkan delik aduan.

Kecewa dengan Sikap Jokowi

Terpisah, anggota Komisi III DPR RI, Muslim Ayub kecewa dengan sikap Jokowi yang meminta pengesahan RUU KUHP ditunda. Menurutnya, Jokowi tidak memahami aturan. “Memangnya kita tidak punya aturan di DPR? Paling tidak, fraksi-fraksi dipanggil untuk duduk bersama dengan Menkumham. Pasal mana yang dinilai tidak sesuai. Masa tiba-tiba minta ditunda. Padahal pleno tingkat I sudah sah, paripurna tingkat II hanya simbolis saja,” ujar Muslim.

Menurutnya, Menkumham Yasonna Laoly pada pembicaraan tingkat I sudah memberikan apresiasi terhadap pembahasan RUU KUHP. Apalagi, RUU KUHP sudah dibahas bertahun-tahun. ”

Apa Menkumham tidak bicara ke presiden soal ini. Terus terang, saya kecewa tiba-tiba presiden minta DPR menunda pengesahan RUU KUHP,” pungkasnya. (rh/fin)

[adrotate banner="13"]

Berita Terkait