Pasca Cuti Bersama, Pelayanan Publik Pemkot Cirebon Kembali Normal

Wakil Walikota Dra Hj Eti Herawati berbincang dengan warga yang mengurus administrasi kependudukan di Kantor Disdukcapil. FOTO:OKRI RIYANA/RADAR CIREBON
Wakil Walikota Dra Hj Eti Herawati berbincang dengan warga yang mengurus administrasi kependudukan di Kantor Disdukcapil.FOTO:OKRI RIYANA/RADAR CIREBON

CIREBON-Usai menghadiri halalbihalal tingkat Kota Cirebon, Wakil Walikota (Wawali) Cirebon Dra Hj Eti Herawati melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Sakit Daerah (RSD) Gunung jati dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Inspeksi dimulai sekitar pukul 13.00 WIB. Wawali didampingi Wakil Direktur Penunjang Medis dan Pendidikan, dr Said Fahmi. Dalam kesempatan itu, wawali sempat berdialog dengan pasien yang menderita beragam penyakit.

Said menjelaskan, pelayanan  RSD Gunung Jati sudah dimulai sejak tanggal 8 Juni 2019. Saat inspeksi dilakukan, merupakan hari kedua pelayanan berjalan. “Sabtu kami sudah masuk kerja, apalagi kami masih menerapkan 6 hari kerja, bukan 5 hari kerja,” katanya.

Meski ada cuti bersama, namun pelayanan kesehatan di rumah sakit terus berjalan. Said membeberkan, Instalasi Gawat Darurat (IGD) dalam sehari pasiennya bisa  150 orang. Beberapa bahkan memerlukan tindakan lebih lanjut.

Untuk rawat jalan di poliklinik, sehari bisa mencapai 1.000-1.200 pasien. Itu belum termasuk keluarga yang mengantar. Bahkan dirinya memperkirakan muai hari Selasa (hari ini, red), jumlahnya bisa membludak hingga 1.300 pasien. Tuntas meninjau pelayanan rumah sakit, wawali bergeser disdukcapil. Ia  sempat berdialog dengan warga yang mengurus berbagai administrasi kependudukan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdukcapil Anan Suyitno menjelaskan,  pelayanan kependudukan memang perlu terus ditingkatkan. Dari sisi personel, masih kurang. Bahkan beberapa eselon IV terpaksa rangkap posisi akibat ditinggal pensiun.

Kemudian dari sisi fisik, gedung disdukcapil tahun ini akan dipugar. Namun perbaikan ini juga perlu disikapi serius. Ada usulan agar disdukcapil pindah sementarake Gedung Sekretariat Daerah (Setda). Namun yang jadi persoalan ini berkaitan dengan pelayanaan masyarakat yang terkadang membawa anak dan orang tua. Sementara Gedung Setda menjadi sentra dari kegiatan ASN. “Kita tidak berani mengambil risiko. Mungkink dipindah sementara di Komplek Bima, tapi ruangannya sempit,” sebutnya.

Wawali seusai sidak bersyukur, pelayanan publik di Kota Cirebon sudah berjalan normal. Namun demikian Eti tidak menampik selama sidak dirinya juga mendapatkan keluhan dari masyarakat. Misalnya di RSD Gunung Jati, pasien mengeluhkan fasilitas gedung rawat jalan yang memang sudah tidak layak dan tidak mampu menampung pasien dalam jumlah banyak.

Pihaknya berjanji, tidak akan tutup mata dan akan terus berupaya untuk memperbaiki fasilitas yang ada di RSD Gunung Jati. Kemudian hasil sidak di disdukcapil, banyak keluhan terutama kurangnya personel dan minimnya stok blangko kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP). “Kota Cirebon hanya dapat alokasi 500 keping blangko, itu bisa habis dalam dua hari,” tuturnya. (abd)

Berita Terkait