Pasca Pemilu, Apa Agenda KPU?

APENDI2
Apendi

JUDUL tulisan ini setidaknya merepresentasikan baik tema dalam obrolan, diskusi warung kopi maupun pertanyaan yang kerap disampaikan pelbagai pihak. Tulisan ini juga tidak bermaksud sebagai apologi. Melainkan bagian dari ikhtiar untuk mengedukasi publik terkait tupoksi KPU sebagai lembaga penyelanggara Pemilu.

Sehingga narasi ini bisa meluruskan stigma, persepsi maupun asumsi minor terhadap KPU. Dalam tulisan ini, penulis membagi menjadi dua tema. Pertama, poin tentang agenda KPU pasca Pemilu serentak tahun 2019 dan kedua membedah hasil Pemilu-nya.

Jika mengacu pada  UU  No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan PKPU No 10 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, maka tahapan penyelenggaan pemilu serentak tahun 2019 sudah tuntas. Itu setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan PHPU dan calon terpilih di semua jenjang telah ditetapkan oleh KPU sesuai kewenangan masing-masing. Akan tetapi dalam konteks KPU sebagai sebuah organisasi, institusi tentu saja harus terus bergerak.

Dan agenda terdekat adalah pilkada serentak tahun 2020. Untuk provinsi Jawa Barat, ada 8 kota/kabupaten yang akan melaksanakan “pesta demokrasi lokal” tersebut. Yakni Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Depok.

Sementara untuk se-Indonesia ada 224 kabupaten dan 37 kota yang akan menggelar pilkada di tahun depan. Dan 9 provinsi yang akan menghelat pemilihan gubernur. Persiapan juga sudah dilakukan KPU. Termasuk telah diterbitkannya PKPU 15/2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaran Pilkada serentak tahun 2019.

Bagaimana dengan daerah lain yang tidak ada pilkada di tahun 2020? Ini yang kerap menjadi stigma publik bahwa pasca pemilu 2019, maka KPU (KPU Kabupaten Cirebon,red) akan uncang-uncang angge (ongkang-ongkang kaki). Tentu saja asumsi di atas tidak berdasar.

Setidaknya ada dua hal yang akan dilakukan. Pertama, penguatan kapasitas personal/individu penyelenggara seperti mengikuti pelatihan. Kedua, peningkatan kapasitas lembaga. Seperti digitalisasi dokumen data baik DPT, DCT dan hasil pemilu. Output-nya menjadikan KPU sebagai pusat informasi, pusat studi, dan pusat pendidikan Pemilu serta demokrasi. Ketiga output tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai pengembangan fungsi Rumah Pintar Pemilu (RPP). Untuk mencapai tujuan dari kedua hal di atas maka perlu adanya hibah anggaran sebagai pendorong kegiatan pasca Pemilu tersebut.

Dalam konteks organisasi, Henry Fayol pakar manajemen asal Prancis menyatakan bahwa ada lima fungsi manajemen yang populer dengan sebutan POCCC. Yakni Planning (merancang/merencanakan), Organizing (mengorganisir), Comanding (memerintah), Coordinating (mengkordinasi) dan Controlling (mengawasi/mengevaluasi).

Senapas dengan premis Fayol, evaluasi tahapan Pemilu 2019 juga bagian yang tidak terpisahkan dalam kerangka controlling. Ini menjadi salah satu tema bahasan dalam Konsolnas yang akan digelar di Jakarta pada 21-24 September nanti (Surat KPU RI No 1180/PP.05-SD/01/KPU/VII/2019). Sedangkan untuk Pilkada maupun Pemilu tahun 2024,  rancang bangunnya juga harus dipersiapkan sedini mungkin. Misalnya menjalin komunikasi intens dengan DPRD dan Pemkab terkait NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) untuk anggaran Pilkada 2024

POTRET PEMILU SERENTAK TAHUN 2019

Secara umum, gelaran pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten Cirebon berlangsung aman dan kondusif. Mulai dari tahapan pemutakhiran data pemilih sampai prosesi penetapan calon terpilih.

Walau demikian, dinamika tetap saja ada. Baik saat proses pemutkahiran data pemilih, tungsura, rekap di PPK, rekap tingkat kabupaten maupun pasca rekap kabupaten. Proses dinamika tersebut menurut hemat penulis masih dalam koridor konstitusi. Dan ini harus dihargai sebagai bagian dari pendewasaan demokrasi serta ikhtiar menuju demokrasi yang berkualitas.

Dalam konteks hasil pemilu, tingkat partisipasi pemilih terbilang tinggi. Untuk pilpres (PPWP), dari jumlah pemilih 1.756.045 yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.305.509 atau 74,34 persen. Untuk pileg DPR RI dari jumlah pemilih 1.756.045, jumlah pengguna hak pilih 1.304.198 atau 74,27 persen. Pileg DPD dari jumlah pemilih 1.756.045, jumlah pengguna hak pilih 1.304.518 atau 74,29 persen.

Kemudian untuk pileg DPRD Provinsi dari jumlah pemilih 1.756.045, pengguna hak pilih 1.304.198 atau 74,27 persen sedangkan untuk pileg DPRD Kabupaten dari jumlah pemilih 1.755.431, pengguna hak pilihnya 1.303.453 atau 74,25 persen. Angka-angka tersebut jelas mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan pemilu 2014. Terima kasih kepada pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya. Matur kesuwun. 

Partisipasi mempunyai nilai politis yakni terkait legitimasi publik terhadap keterpilihan calon. Meski harus dilakukan riset terlebih dahulu untuk mengkonfirmasinya, tapi penulis berpendapat bahwa tingginya partisipasi ini tidak lepas dari keberhasilan dalam  mengedukasi masyarakat untuk tidak golput. Di samping ada kontribusi besar  juga dari parpol maupun caleg dalam meyakinkan pemilih. Jika demikian, semoga apa yang diungkapkan Emha Ainun Nadjib dalam buku Demokrasi La Roiba Fih “Aku bangga menjadi rakyat Indonesia karena semakin mengerti betapa pentingnya pemilu” benar adanya.

Untuk hasil DPRD Kabupaten Cirebon,  berdasarkan data formulir model DB-1 dan SK No 464/PL01.3-Kpt/3209/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peseta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2019, PKB menjadi peraih suara (219.970) dan kursi terbanyak (10 kursi). Disusul PDIP dengan 193.035 suara atau 8 kursi, Golkar dengan 141.744 suara atau 7 kursi, Gerindra dengan 141.479 suara atau 7 kursi, Nasdem 7 kursi atau 117.098 suara, PKS dengan 5 kursi atau 93.137 suara, Demokrat dengan 5 kursi atau 88.767 suara dan Hanura 1 kursi atau  34.590 suara.

Dari hasil tersebut, jika dibedah lagi dari 50 anggota dewan terpilih, tercatat ada 23 orang (46 persen) kategori incumbent sedangkan 27 orang (54 persen) kategori newcomers (pendatang baru). Secara gender tercatat 14 orang perempuan (28 persen) dan 36 orang laki-laki (72 persen).

Sementara berdasarkan kategori terpotret usia 21-30 tahun sebanyak 5 orang (10 persen), usia 31-40 tahun sebanyak 14 orang (28 persen), usia 41-50 tahun sebanyak 21 orang (42 persen), usia 51-60 tahun sebanyak 9 orang (18 persen) dan usia di atas 60 tahun hanya 1 orang (2 persen).

Jika ditilik dari sisi usia, maka bisa disimpulkan bahwa anggota dewan terpilih periode 2019-2024 yang dilantik pada 16 September 2019 didominasi kategori muda (baca: produktif). Selamat!

Karena baru dilantik, maka masih banyak waktu. Untuk itu berikanlah kesempatan kepada “orang-orang pilihan” tersebut dalam menjalankan tupoksinya sebagai wakil rakyat, dengan tetap berpegangan pada kaidah fiqh: tasharroful imam alal roiyah manuthun bil maslahah (kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan). (*)

*Ditulis oleh Apendi SE, Anggota KPU Kabupaten Cirebon Divisi Teknis Penyelenggaraan

[adrotate banner="13"]

Berita Terkait