Pembangunan Jembatan Gantung Molor Lagi, Belum Bisa Dilintasi Motor

Tidak selesai tepat waktu, pekerjaan pembangunan jembatan gantung di Desa Ciledug Wetan terkena denda Rp7,6 juta perhari. Proyek ini diberikan tambahan waktu sampai 10 hari pertanggal 1 Januari 2019. FOTO:ANDRI WIGUNA/RADAR CIREBON
Tidak selesai tepat waktu, pekerjaan pembangunan jembatan gantung di Desa Ciledug Wetan terkena denda Rp7,6 juta perhari. Proyek ini diberikan tambahan waktu sampai 10 hari pertanggal 1 Januari 2019.FOTO:ANDRI WIGUNA/RADAR CIREBON

CIREBON–Waktu 10 hari yang diberikan pasca kontrak habis oleh pejabat pembuat komitmen, rupanya tak cukup untuk merampungkan 100 persen jembatan gantung Ciledug.

Hingga H+11 kemarin, sejumlah pekerja masih nampak sibuk membuat landasan jembatan. Bahkan hingga Jumat (11/1) pukul 16.00 WIB, pembangunan jembatan tersebut belum mencapai 100 persen, karena ada sisi sebelah utara landasan yang belum selesai.

Menurut warga sekitar, Sanadi, untuk fisik jembatan sudah tersambung. Namun saat ini, jembatan tersebut hanya bisa digunakan oleh pejalan kaki. Sementara untuk pemotor belum bisa melintas karena jalan menuju jembatan atau landasan jembatan belum selesai dibangun. “Kalau jalan sudah bisa, kalau motor belum. Tapi kayaknya sebentar lagi selesai, minggu-minggu ini rampung,” bebernya.

Sementara itu, PPK 3 Kementerian PUPR, Muhammad Nurul saat ditemui Radar beberapa waktu lalu menuturkan, dalam dokumen pekerjaan ada 50 hari jikalau pekerjaan melewati batas waktu yang sudah ditentukan. Tapi ini paling 10 hari sesuai dengan kesanggupan dari kontraktor.

“Kalau merujuk dokumen ada waktu 50 hari kalau lewat waktu pengerjaan. Itu sudah sesuai dokumen. Tapi finishing tidak sampai 50 hari. Kita kasih waktu hanya 10 hari paling lama,” ujarnya saat itu.

Pembangunan jembatan tersebut cukup memakan waktu yang lama, namun tak kunjung selesai. Untuk denda atau penalty sendiri, kontraktor akan membayar biaya keterlambatan senilai satu perseribu dikali nilai kontrak. Proyek ini sendiri dianggarkan dari APBN dengan nilai Rp7,6 miliar. Sehingga, jika dihitung setiap hari keterlambatan kontraktor harus membayar Rp7,6 juta. (dri)