Peminat Pengawas TPS Membeludak

MEMBELUDAK: Warga memadati sekretariat Panwaslucam Sukra untuk melakukan pendaftaran pengawas TPS Pemilu 2019, kemarin.FOTO: KHOLIL IBRAHIM/RADAR INDRAMAYU

INDRAMAYU-Minat warga Kecamatan Sukra untuk mendaftar sebagai petugas pengawas tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilu Serentak 2019 membeludak.

Ini terlihat dari antusiasnya warga saat melakukan pendaftaran sekaligus penyerahan berkas adminstrasi di sekretariat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Sukra, Sabtu (16/2).

“Jumlah peminat membeludak. Sampai ada salah satu desa yang pendaftarnya sudah melebihi dari jumlah TPS yang ada,” kata Ketua Panwaslu Kecamatan Sukra, Oman Sulaksono SH.

Padahal, sebutnya, Panwaslu Kecamatan Sukra hanya membutuhkan sebanyak 126 petugas pengawas TPS dilihat dari jumlah TPS untuk Pemilu 2019 yang tersebar di 8 desa. “Terbanyak di Desa Sukra Wetan sebanyak 23 TPS,” tandasnya.

Pasca waktu penerimaan pendaftaran sampai dengan Kamis (21/2), pihaknya akan melakukan seleksi melalui peneletian berkas adminstrasi, tertulis dan wawancara.

“Petugas pengawas TPS harus netral. Makanya, kami harus menyeleksi secara teliti. Salah satu persyaratannya, tidak terlibat sebagai tim sukses salah satu pasangan calon atau partai politik,” katanya.

Oleh karena itu, Oman mengharapkan, seleksi ketat yang dilakukan oleh tim panitia bisa menghasilkan petugas pengawas TPS yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

Pengawas Kelurahan Desa (PKD), Nuryani membenarkan tingginya minat warga mendaftar sebagai Panwas TPS. Sepengetahuannya, mereka berasal dari berbagai latar belakang mulai dari ibu rumah tangga, kalangan pendidik, mahasiswa sampai mantan petugas Panwas TPS maupun KPPS pada pelaksanaan Pemilu Gubernur 2018 lalu.

“Motivasi utamanya ya macam-macam, ada yang ingin cari pengalaman dan berpartisipasi membantu suksesnya penyelenggaraan Pemilu yang damai, aman dan bertintegritas,” katanya.

Nuryani mengingatkan tugas dari Panwas TPS sangat berat. “Mereka akan ditindak tegas jika melakukan pelanggaran, baik bersifat pidana, administrasi, dan kode etik,” katanya. (kho)