Pemkab Cirebon Punya Senjata Baru Tekan Kemiskinan

ILUSTRASI

CIREBON-Kabupaten Cirebon kembali mengadopsi program anyar dalam rangka penanganan kemiskinan. Program yang dikenal dengan SIMNANGKIS (Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan) ini, diakui Pemkab Cirebon sebagai pertama kali di Indonesia yang melakukan program ini.

Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Drs H Rahmat Sutrisno MSi mengatakan, program SIMNANGKIS ini memiliki beberapa keunggulan, seperti perencanaan disertai anggaran yang matang. Sehingga akan tepat sasaran.

“Program ini produknya teman kita bu Astri dalam rangka pelaksanaan Diklatpim 4. Dia harus bikin proyek perubahan yang dia gagas ini dengan tim IT-nya. Bagaimana penanganan kemiskinan ini terkoneksi dengan perencanaan dan penganggaran.

Ini bagus. Artinya, pemerintah bisa menjamin perencanaan dan angka-angkanya untuk kelompok miskin tadi. Ini barang baru. Bisa terkoneksi dengan e-planning dan e-budgeting,” ujarnya saat Rakor Penanganan Kemiskinan SIMNANGKIS, Kamis siang (18/7).

Selain itu, setiap SKPD bisa dengan mudah melihat apa yang perlu dilakukan dalam penanganan kemiskinan. Sehingga, tidak tumpang tindih.

“Kemudahannya, setiap SKPD bisa melihat keluarga A dia kekurangannya apa, kelemahannya apa, sehingga programnya tepat. Elektronik jadi masuk sistem semua,” ungkapnya.

Rahmat mengklaim, baru Kabupaten Cirebon yang melaksanakan program SIMNANGKIS ini. “Se-Indonesia baru Kabupaten Cirebon,” ucapnya.

Rahmat mengungkapkan, pihaknya akan segera bergerak cepat melaksanakan program ini, terutama pembekalan teknis kepada para petugas yang langsung terjun di masyarakat. “Petugas di bawah hari ini langsung didiklatkan dan berikan pemahaman,” ungkapnya.

Pihaknya tidak ingin pelaksanaan penanganan kemiskinan dilakukan satu atau dua SKPD saja. Namun harus dilakukan lintas SKPD. “Kemiskinan itu harus keroyokan biar cepat,” jelasnya.

Rahmat mengakui, pelaksanaan program SIMNANGKIS ini dilaksanakan agar bisa segera berbenah dengan status Kabupaten Cirebon, termasuk ke dalam kabupaten miskin di Jawa Barat. “Itu iya (status Kabupaten miskin, red). Keduanya kita ingin serius menangani kemiskinan. Makanya, kita harus tahu apa yang dibutuhkan,” ungkapnya. (den)