Pemkab Kumpulkan Pengurus Yayasan dan Panti, Ada Apa?

Penjabat Bupati Cirebon Dr H Dicky Saromi MSc memberikan arahan kepada pengurus yayasan dan panti asuhan. FOTO:DENY HAMDANI/RADAR CIREBON
Penjabat Bupati Cirebon Dr H Dicky Saromi MSc memberikan arahan kepada pengurus yayasan dan panti asuhan. FOTO:DENY HAMDANI/RADAR CIREBON

CIREBON-Pemkab Cirebon mengumpulkan para pengurus yayasan dan panti sosial, Kamis (7/2). Dalam kesempatan itu, Penjabat Bupati Cirebon Dr Ir H Dicky Saromi MSc mengatakan, pihaknya sengaja mengumpulkan para pengurus yayasan dan panti sosial yang ada di Kabupaten Cirebon.

“Saya ingin mengetahui kerja mereka dalam penanganan masalah PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial, red),” ujarnya.

Dicky mengakui,  masih banyak masalah yang dihadapi yayasan dan panti sosial. “Jadi yang saya dapatkan tadi memang mereka mempunyai problem masing-masing dalam penanganan PMKS. Ini tidak hanya yang berkaitan dengan PMKS dalam konteks disabilitas anak tapi ada juga yang anak jalanan, ODGJ kemudian panti jompo,” ujarnya.

Ditegaskan Dicky, pemerintah daerah perlu melakukan pendampingan kepada yayasan dan panti sosial. “Intinya mereka membentuhkan pendampingan dan fasilitas dari pemerintah, termasuk dukungan operasional, sarana dan prasarana serta kesejahteraan pekerja sosialnya,” ujarnya.

Diakuinya, masalah sosial di Kabupaten Cirebon juga sangat banyak. Sehingga, Dicky sangat berharap, agar peran panti dan yayasan bisa bersinergi dengan Pemkab Cirebon. “Ini yang kami coba berikan masukan kepada mereka tentang peran mereka dan bagaimana kerja sama antara kita pemerintah kabupaten dengan mereka,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu pengurus panti sosial, Laela Latifah mengatakan, permasalahan yang dihadapi panti sosial saat ini sangat kompleks. “Permasalahan yang ada di lapangan persoalan sosial sangat banyak dan itu semua ada di Kabupaten Cirebon,” ujarnya.

Dirinya meminta Pemkab Cirebon juga untuk memberikan pendampingan terhadap para pengurus yayasan dan panti dalam menghadapi semua persoalan yang berkembang. “Selama ini kalau dalam lembaga pendidikan itu ada di bawah koordinasi dengan dinas provinsi sehingga sangat paham dengan kondisi masalah yang ada,” ujarnya. (den)

[adrotate banner="13"]

Berita Terkait