Pemkab Majalengka Tegur Penyalur TKI Bermasalah

BUPATI-KARNA-SOBAHI
AMBIL SIKAP: Bupati Majalengka, Karna Sobahi menegaskan bakal memberikan teguran kepada perusahaan penyalur TKI yang bermasalah, agar bertanggung jawab. Warga yang ingin berangkat menjadi TKI wajib menempuh prosedur formal. FOTO: ANDI AZIS MUHTAROM/RADAR MAJALENGKA

MAJALENGKA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka melayangkan teguran keras terhadap perusahaan penyalur tenaga kerja yang memulangkan para buruh migrant dalam kondisi bermasalah. Ini menyusul banyaknya kasus tenaga kerja Indonesia (TKI) yang pulang ke tanah air dalam kondisi bermasalah.

Bupati Majalengka Karna Sobahi menilai, persoalan yang kerap menimpa para TKI asal Majalengka didominasi karena proses pemberangkatan yang bermasalah. Walaupun memang ada beberapa di antaranya yang prosedurnya lengkap, namun juga terkena masalah di negara tujuan.

“Saya sudah perintahkan agar itu diurus ke BNP2TKI. Yang memberangkatkanya juga sudah diminta untuk bertanggung jawab, dan mereka katanya siap membantu. Tapi kan bukan itu utamanya, solusinya harus dibenahi dari awalnya. Dulu merekrutnya seperti apa, harus tertib dan ikuti aturan,” kata Karna Sobahi, kepada wartawan kemarin (8/7).

Bupati menuturkan, pemerintah sudah membuka ruang yang jelas terkait mekanisme pemberangkatan TKI. Namun ternyata banyak juga yang berangkat tidak menempuh prosedur. Mestinya calon TKI maupun sponsornya mengikuti prosedur yang ada agar hak dan kewajibanya jelas.

“Dari dulu kita selalu begini, ketika ada kasus selalu bercerita awalnya bagaimana. Padahal secara riil pemerintah telah menyiapkan mekanisme. Tapi, ternyata banyak juga yang bolong-bolong. Kita hanya kaget ketika ada yang pulang bermasalah,” ujarnya.

Para kades juga diminta untuk terus memberikan pembinaan kepada warganya yang hendak berangkat menjadi tenaga kerja di luar negeri. Dengan tujuan agar warganya menempuh jalur formal dengan data-data yang valid. Sehingga ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, dapat diurus hak dan kewajibannya. (azs)