Pemkot Belum Tertarik Bahas Gedung Baru DPRD

Maket plan gedung DPRD Kota Cirebon. FOTO: ABDULLAH/RADAR CIREBON
Maket plan gedung DPRD Kota Cirebon.FOTO: ABDULLAH/RADAR CIREBON

CIREBON-Keinginan DPRD yang baru dilantik untuk memiliki gedung baru, belum mendapat respons dari eksekutif.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Cirebon Drs H Agus Mulyadi MSi menyampaikan, ketimbang bicara gedung baru, dirinya lebih tertarik membahas pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD). “Banyak hal yang perlu kita diskusikan. Jadi saya belum bisa berbicara banyak soal gedung baru,” kata Gus Mul begitu dia akrab disapa kepada Radar Cirebon.

Justru, Gus Mul lebih tertarik membahas bagaimana alat kelengkapan DPRD segera terbentuk dalam waktu dekat. Karena hal ini berkaitan dengan penyusunan RAPBD tahun 2020 mendatang. Dan, RAPBD tahun 2020, bulan Oktober 2019 ini harus sudah diparipurnakan. “Kita ingin secepatnya AKD bisa segera terbentuk. Karena ini berkaitan dengan rencana penyusunan jadwal APBD 2020. Pekan kedua Oktober sudah harus diparipurnakan,” ungkapnya.

Dia berharap kelengkapan AKD DPRD, sudah terbentuk paling lambat akhir September, sehingga awal Oktober walikota sudah menyampaikan RAPBD 2020. Terpisah, Pengamat Politik Gunadi Rasta SH MH mengkritik anggota DPRD yang baru dilantik, justru malah ribut meminta tambahan fasilitas.

Harusnya, kata Gunadi, begitu dilantik langsung pasang target bagaimana mewujudkan keadilan di semua bidang, untuk diimplementasikan pada pemilik kedaulatan. Namun yang terjadi, justru anggota dewan sudah terkontaminasi pragmatisme, sehingga lupa tujuan awal.

Tetapi dia bisa menyalahkan 100 persen anggota dewan, karena semuanya tidak bisa lepas dari sistem yang ada di partai saat ini. Sehingga, kader partai hanya berpikir kepentingannya sendiri. “Bukankah partai saat ini hanya berfungsi sebagai Depnaker?” ujarnya sambil berkelakar.

Bukan hanya Gunadi, Pemerhati Pemerintahan Welly Walewangko juga menilai, permintaan dewan untuk memiliki gedung baru adalah keinginan yang mengada-ada. Bahkan, kecenderungan permintaan itu lebih ke menghambur-hamburkan anggaran negara.

Padahal, harusnya gedung lama lebih dimaksimalkan fungsinya. Karena selama periode 2014-2019, justru ruang kerja komisi nyaris tidak pernah ada anggota dewan yang menempati. Meja-meja justru dipenuhi tumpukan berkas dalam bentuk buku. Tetapi, anggota dewan tidak pernah membacanya. “Buktinya mereka punya gedung, tapi ditinggal kunker terus ke luar kota. Ini tiba-tiba minta gedung baru. Khususnya anggota DPRD 2014-2019 yang menjabat kembali harus berkaca diri,” tegas Welly.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada acara coffee morning antara DPRD Kota Cirebon dengan Pemkot Cirebon, Selasa (13/8), memunculkan lagi wacana gedung baru DPRD Kota Cirebon. Para wakil rakyat berharap gedung yang dirancang 4 lantai itu segera direalisasikan. Apalagi, DED (Detail Engineering Design) sudah ada sejak era kepemimpinan Ano Sutrisno (almarhum) dan Nashrudin Azis.

Ya, permintaan merealisasikan gedung baru itu mencuat di acara coffee morning yang digelar di Griya Sawala–gedung DPRD–, kemarin. Selain para wakil rakyat, hadir juga Walikota Nashrudin Azis, Wakil Walikota Eti Herawati, Plh Sekda Anwar Sanusi, para kepala dinas, serta pimpinan BUMD di Kota Cirebon.

Terkait gedung baru, awalnya dilontarkan anggota DPRD dari Demokrat M Handarujati Kalamullah. Pria yang akrab disapa Andru itu mengatakan rencana gedung baru DPRD ini sebenarnya ada sejak tahun 2014 saat walikota dijabat almarhum Ano Sutrisno dengan wakilnya Nashrudin Azis. “Bahkan saat itu DED-nya sudah jadi,” kata Andru.

Menurut Andru, perlunya gedung baru dibangun. Apalagi gedung Setda 8 lantai sudah jadi. “Dengan kondisi gedung sekarang, anggota kami berceceran. Berharap provinsi bisa menyetujui dan anggaran dari provinsi. Kita juga pernah berkirim surat tentang pergeseran kantor Inspektorat yang nantinya masuk dalam bagian DPRD. Karena kondisi sekarang seperti ini jadi kekurangan ruangan,” ujar Andru.

DPRD, masih kata Andru, ingin ada ruangan fraksi masing-masing. Kemudian ruang rapat yang selama ini ‘berceceran’ di bawah, nantinya lebih terintegrasi dalam rancangan gedung baru. “Kalau gedung sudah besar kita bisa lebih nyaman. Minimal ada ruang fraksi, ruang komisi, ruangan tenaga ahli. Ruangan bagian perundang-undangan saat ini tidak menampung arsip lagi. Ini perlu kita pikirkan. Komitmen kami ke depan perbaikan kinerja sehingga menghasilkan produk-produk yang baik,” tegas Andru. (abd)