Pengoperasian Bus Trans Cirebon Tinggal Tunggu Persetujuan Walikota

Lima Bus Rapid Transit (BRT) Trans Cirebon terparkir di Kantor Dinas Perhubungan. FOTO:OKRI RIYANA/RADAR CIREBON
Lima Bus Rapid Transit (BRT) Trans Cirebon terparkir di Kantor Dinas Perhubungan.FOTO:OKRI RIYANA/RADAR CIREBON

CIREBON-Dalam beberapa bulan kedepan pengoperasian Bus Rapid Transit (BRT) Trans Cirebon, diharapkan dapat terwujud. BRT akan menjadi pilihan baru transportasi umum bagi masyarakat, karena lebih nyaman, aman dan tepat waktu.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon Atang Hasan Dahlan mengakui, sejauh ini memang belum ada target waktu untuk operasionalnya. Tapi dalam waktu dekat, akan diterbitkan Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO) dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). “Agendanya nanti Senin (14/1). Dari Kementerian (Perhubungan) itu menyerahkan BASTO kepada kita,” ujar Atang, kepada Radar Cirebon di ruang kerjanya.

Untuk pembahasan skema tarif dan rutenya, pihaknya sudah membuat draf ajuan. Draf ini sudah disusun selain oleh dishub, juga dari forum lalu lintas, organda dan kepolisian. Usulan rute ini sudah diajukan  dan diserahkan kepada walikota untuk disetujui. “Mudah-mudahan disetujui,” ucapnya.

Sedangkan untuk mengelola pengoperasian BRT ini, Atang juga menunggu petunjuk dari walikota. Apakah akan dibentuk badan usaha milik daerah (BUMD). Atau menggunakan konsep lain. Sebab tiap kota yang sudah memiliki BRT, melakukan sistem pengelolaan yang berbeda.

Rute BRT Trans Cirebon memang belum ditetapkan. Namun dalam beberapa kesempatan, dishub menyatakan akan memberikan prioritas untuk wilayah selatan. Bila ini terwujud, warga di Kelurahan Argasunya dan sekitarnya bakal menyambut baik.

Guru MTsN 2 Cirebon Dedi Sipriyatno SPd I mengapresiasi pemerintah bila mewujudkan moda transportasi umum yang memadai untuk wilayah Argasunya dan sekitarnya. Mengingat kawasan ini hanya dapat dijangkau dengan angkot yang kondisinya juga sudah memprihatinkan. “Anak sekolah pasti terbantu sekali. Masyarakat juga terbantu,” tuturnya.

Diungkapkan dia, wilayah Cirebon kota bagian selatan dulu pernah ada angkot D10. Tapi sekarang tidak pernah beroperasi lagi karena sepinya penumpang. Padahal, kebutuhan transportasi umum sangat dibutuhkan warga. Keberadaan BRT juga diharapkan dapat meningkatkan pendidikan di wilayah selatan. Mengingat di wilayah ini ada beberapa sekolah yang selama ini kurang berkembang karena faktor keterjangkauan transportasi.

Di lain pihak, Fraksi Nasdem justru mempertanyakan rute BRT di wilayah selatan. Ketua Fraksi Nasdem, Ir Watid Syahriar MBA menilai, infrastruktur di wilayah selatan belum mampu menunjang BRT. “Saya khawatir ini malah nantinya menimbulkan kemacetan baru,” tuturnya.

Ia mengusulkan agar BRT ini difokuskan di jalur protokol. Apalagi Kota Cirebon baru memiliki lima unit. Belum lagi harus menyiapkan halte dan pendukung lainnya. Namun demikian, ia juga mendorong pemerintah melakukan kajian lalu lintas lebih mendalam. Sehingga rutenya memang benar-benar menjawab kebutuhan transportasi umum. (abd)