Perselingkuhan Agama dan Kekuasaan

Oleh: Ilman Nafi'a

ILMAN-NAFIA

INDONESIA sebagai salah satu negara yang dihuni masyarakat beragama, mempunyai kecenderungan meyakini agama sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupannya. Bahkan, masyarakat yang tidak beragama akan menemui banyak persoalan di lingkungannya. Kalau tidak dilabelkan dengan ateis, mungkin yang lebih keras adalah PKI. Hal itu, karena negara ini mengakui eksistensi agama-agama, meskipun dalam jumlah yang dibatasi, dari seluruh jumlah agama yang ada di dunia. Nilai dan isu agama masuk ke hampir seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti pendidikan, ekonomi, sosial budaya, seni, termasuk politik.

Menjelang momentum tahun politik 2019, yaitu pilpres dan pileg, terpaksa atau memaksakan diri, para kontestan cenderung memanfaatkan isu-isu agama untuk mendapatkan simpati pemilih. Pemanfaatan isu-isu agama dianggap paling murah dalam kepentingan politik, meskipun konsekuensinya terkadang sangat rawan dan membahayakan eksistensi diri, bangsa dan negara.

Di negara yang masyarakatnya masih berpegang teguh kepada agama sebagai nilai dasar kehidupan dan aktivitas kesehariannya, relasi agama dengan politik, negara dan kekuasaan setiap saat menjadi perbincangan hampir di semua level struktur masyarakat. Dan relasi keduanya senantiasa mengalami pasang surut, terkadang dekat, jauh, bahkan sering terjadi perselingkuhan di antara keduanya.

Politik Agama

Dalam fakta dunia politik, tidak ada kawan dan lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Statemen ini menunjukkan bahwa realitas politik bersifat fluktuatif dan dinamis. Hal ini cenderung berbeda dengan pemahaman masyarakat tentang agama yang diyakini sebagai sesuatu yang sakral dan absolut.

Tahun politik 2019 melibatkan dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, serta sejumlah calon anggota legislatif yang berkontestasi untuk mendapatkan legalitas menjadi presiden dan wakil presiden mendatang, serta wakil rakyat di parlemen berikutnya. Dua paslon capres dan cawapres 01 Jokowi-KH Ma’ruf Amin dan 02 pasangan Prabowo-Sandiaga Uno didukung partai-partai yang mempunyai kecenderungan visi, misi partai dan pemahaman keagamaan yang berbeda secara diameteral, khususnya menyangkut relasi agama dan negara atau kekuasaan.

Salah satu tokoh filsafat politik Nicollo Machiavelli menyatakan bahwa “the end justifies the means”, yang berarti, untuk mewujudkan tujuan (harus) menghalalkan segala cara. Pernyataan itu dihujat hampir semua orang di muka bumi ini. Karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moralitas. Tetapi faktanya dalam kehidupan politik, pernyataan ini menggambarkan hampir seluruh politisi mengamalkannya. Dan yang memprihatinkan adalah untuk mewujudkan tujuan politiknya, sebagian besar mereka memanfaatkan agama dijadikan argumen-argumen politik. Meskipun terkadang tidak ada hubungan secara langsung dengan persoalan agama.

Dengan berbagai macam dan varian aliran serta pemahaman yang berbeda, argumen-argumen agama untuk kepentingan politik yang cenderung pragmatis dan instan cenderung melahirkan masalah baru daripada menyelesaikannya. Keterlibatan partai, komunitas, ormas dan tokoh yang terkait agama dengan pergulatan politik para kontestan peserta pemilu mendatang cenderung melahirkan politik agama, atau nalar politik berbasis argumen-argumen agama. Dan hal ini cenderung akan melahirkan konflik horisontal di masyarakat.

Maka harus disadari bersama oleh semua pihak yang terlibat dalam kontestasi pemilu mendatang, khususnya pasangan calon presiden dan wakil presiden beserta tim suksesnya untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang cenderung sensitif dengan persoalan agama. Apalagi disertakan dengan fitnah dan pemberitaan hoax dalam seluruh tema-tema kampanye, sosialisasi dan publikasi jargon politiknya.

Politik Kekuasaan

Dalam dunia politik ada pernyataan bahwa “politics is the power”, artinya politik adalah kekuasaan. Ujung dari proses aktivitas politik adalah bagaimana mendapatkan kekuasaan. Dan ujung dari kekuasaan adalah materi. Maka wajar aktivitas politik apa pun dengan atas nama apa pun cenderung memperebutkan materi. Dan dalam hierarchy of human’s need, materi adalah salah satu kebutuhan pokok kehidupan setiap manusia.

Untuk itu, dengan berbagai upaya dan cara, setiap manusia berusaha untuk mendapatkannya. Inilah praktik dari statemen Nicollo Machiavelli yang menyatakan bahwa “the end justifies the means”, yang berarti apa pun akan dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan kebutuhan materi. Inilah politik kekuasaan. Dan, fenomena momentum politik pemilu tahun ini sangat diwarnai dengan politik kekuasaan.

Maka, seharusnya semua pihak yang terlibat dalam proses politik pemilu, mendapatkan pendidikan dan penyadaran yang utuh. Bukan hanya kejujuran dalam berpolitik, tetapi juga tentang tanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan negara. Wawasan dan kepentingan kebangsaan harus menjadi ideologi seluruh pihak yang terlibat dalam proses politik pemilu mendatang.

Politik Kebangsaan

Di tengah perbedaan dan orientasi politik kontestan pemilu tahun ini, yang berpotensi meningkatkan ketegangan antar-relasi individu, komunitas, maupun ormas, baik yang dipengaruhi kepentingan agama maupun kekuasaan, wawasan kebangsaan menjadi penting sebagai upaya strategis demi kepentingan lebih luas, yaitu bangsa dan negara. Meskipun dalam berbagai perbincangan dianggap sebagai pembatasan terhadap universalisme umat manusia, apalagi dalam perspektif keagamaan, tapi wawasan kebangsaan sangat penting bagi upaya menjaga keutuhan sebuah negara.

Untuk meminimalisir konflik antar pendukung paslon peserta pemilu, sosialisasi, publikasi dan kampanye harus difokuskan kepada program kerja, yang dapat menjamin kepastian kemajuan negara dan kesejahteraan bangsa. Orientasi politik semua pihak yang terlibat di dalamnya harus kepentingan bangsa dan negara. Bukan hanya sekadar kepentingan pragmatis tahun politik, individu maupun golongan.

Maka menjadi pelanggaran serius bagi peserta pemilu yang mengampanyekan dan menyosialisasikan agenda politiknya selain program kerja yang berorientasi kepentingan bangsa. Inilah politik kebangsaan yang dapat meminimialisir kemungkin-kemungkinan terjadinya konflik vertikal dan horizontal di tengah masyarakat dari kepentingan politik agama dan kekuasaan.

Pada akhirnya, dalam dunia politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Ini fakta politik. Karena politik cenderung dijalankan atas dasar kepentingan individu dan kelompok. Bukan pada kepentingan kolektif kebangsaan.
Kepentingan individu atau kelompok dapat mendorong terjadinya perselingkuhan antara berbagai kepentingan, termasuk atas nama agama dan kekuasaan. Sementara politik kebangsaan mempunyai potensi dan kecenderungan dapat meminimalisir berbagai kepentingan individu atau kelompok yang sangat terbatas, menjadi kepentingan bangsa yang lebih luas. Wallahu a’lam bi al-Showab. (*)

*Penulis adalah Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon

[adrotate banner="13"]

Berita Terkait