PMII Cirebon Minta KPK Jangan Dijadikan Alat Politik

PMII-DEMO-KPK
Demo puluhan masa aksi yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cirebon di depan Kantor Bupati Cirebon Jumat (20/9) sore sempat ricuh. Aksi itu merupakan bagian dari refleksi terkait revisi RUU KPK yang menuai pro kontra. FOTO : SAMSUL HUDA/RADAR CIREBON

CIREBON – Puluhan masa aksi yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cirebon menggelar aksi di depan Kantor Bupati Cirebon Jumat (20/9) sore. Aksi itu merupakan bagian dari refleksi menyikapi masalah Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) yang menuai pro-kontra.

Menurut PMII, kebijakan RUU tersebut harus dikaji ulang terlebih dahulu. Selain itu, PMII meminta pemerintah untuk segera membubarkan Taliban-Taliban yang ada di tubuh KPK.

“Kami juga meminta agar di masa akhir jabatannya, KPK tidak dijadikan alat politik. Di samping itu, kami pun meminta pertimbangan hukum terkait disahkannya revisi undang-undang KPK,” tegasnya.

Meski begitu, ia memastikan PMII tidak berpihak kepada pemerintah, legislatif maupun KPK itu sendiri. “Kita tidak membela siapa-siapa, kita bela kebenaran,” pungkasnya.

Dalam perjalanannya, aksi mahasiswa itu sempat bentrok dengan aparat keamanan. Karena massa aksi dinilai tidak berizin.

Aksi dorong antar mahasiswa dengan aparat keamanan yang bersiaga di depan kantor bupati Cirebon tak bisa dihindari. Bahkan sebagian mahasiswa diamankan pihak kepolisian akibat kericuhan.

“Tadi sempat dorong-dorongan dan menjurus ke anarki. Kemudian karena aksi ini tidak ada izin dan pemberitahuan. Kita sudah memberikan kesempatan namun mereka maksa masuk ke dalam. Jadi terpaksa kita bubarkan,” kata Wakapolres Cirebon, Kompol Ricardo Condrat Yusuf. (sam)

Berita Terkait