#PolisiDukungJokowi Trending di Twitter, Moeldoko: Pemerintah Jamin TNI Polri Netral

Kepala Staf kepresidenan Jenderal Purnawirawan Moeldoko (Foto. Net)

Belakangan ini mencuat sejumlah akun menyebarkan video dan narasi yang menuduh polisi tak netral dan cenderung mendukung Calon Presiden inkumben Joko Widodo dalam Pilpres 2019. Bahkan #PolisiDukungJokowi menjadi trending di jagat Twitter.

Bukan hal yang mengherankan, sebelumnya acara Kampanye Millenial Road Safety Festival (MRSF) yang digelar Polri di Jawa Timur pada Ahad, 17 Maret 2019, menuai kontroversi. Acara yang semula digelar untuk mengurangi korban lalu lintas ini, diduga disisipi aktivitas politik yang ditengarai menguntungkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Namun, Polri membantah kegiatan tersebut berbau politik. Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan dukungan itu karena psikologis massa.

“Spontanitas pasti akan terjadi, ini teori psikologi massa. Saat kumpulan massa tak ada yang bisa dikendalikan, tapi dari awal kami sampaikan acara ini tidak berkaitan dengan pemilu,” ujar Dedi di Mabes Polri, Senin (18/3/2019).

Para peserta yang hadir, lanjut dia, tidak boleh menggunakan atribut parpol maupun kedua paslon serta dilarang meneriakkan nama pasangan capres-cawapres itu.

Belum tuntas urusan MSRF, polisi juga dituding tak netral dari sebuah video yang beredar. Video itu diunggah oleh akun Twitter @JackVardan pada 18 Maret 2019, dengan kalimat ‘Wasit jangan ikut kompetisi, tugasmu mengayomi.’

Dedi Prasetyo mengatakan polisi akan mendalami video itu. “Termasuk juga akun yang menyebarkan video maupun foto itu,” kata Dedi Prasetyo.

Dalam video berdurasi 27 detik itu terlihat sejumlah warga tengah duduk berjajar di sebuah ruangan. Sementara ada dua orang berseragam cokelat mengabadikan peristiwa itu.

Seseorang melalui pengeras suara memandu warga untuk mengucapkan terima kasih pada Jokowi atas bantuan sosial. Komando diakhiri dengan yel-yel: Jokowi yes yes yes.

Dedi mengatakan pengecekan atas kebenaran video tersebut terkait dengan lokasi pengambilan gambar, waktu, dan kegiatan yang sedang berlangsung. Dia mengatakan konten yang tersebar melalui media sosial perlu dicek validitasnya. “Karena sangat banyak yang bisa direkayasa.”

Dedi memastikan kepolisian tetap bersikap netral dalam penyelenggaraan pemilu. Netralitas merupakan harga mati, dalam rangka mewujudkan pemilu yang aman, damai, dan sejuk,” kata Dedi.

Senada, Kepala Staf kepresidenan Jenderal Purnawirawan Moeldoko menjamin Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) selalu netral dalam setiap pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah serentak pada 27 Juni lalu dan pemilihan presiden sekaligus pemilihan legislatif pada April 2019.

Isu aparat keamanan tidak netral muncul ketika pemilihan kepada daerah serentak digelar di 171 daerah pada 27 Juni lalu. Wacana ini muncul karena ada sejumlah perwira polisi yang dituding ikut campur dalam proses pencoblosan, seperti di Jawa Barat dan Maluku.

Namun, pemerintah telah menepis tudingan bahwa aparat keamanan tidak netral. Dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (5/7),bertajuk “Netralitas Aparat dalam Pilkada dalam Pemilu” Kepala Staf kepresidenan Jenderal Purnawirawan Moeldoko menjamin Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) selalu netral dalam setiap pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah serentak pada 27 Juni lalu serta pada pemilihan presiden sekaligus pemilihan legislatif pada April 2019.

Moeldoko justru mempertanyakan darimana isu aparat keamanan tidak netral itu muncul, apakah berasal dari luar atau merupakan perilaku internal di tubuh TNI dan Polri. Ia juga mempertanyakan apakah isu tersebut merupakan kritik untuk mengingatkan atau merupakan tuduhan.

Moeldoko yakin isu TNI dan Polri serta aparatur sipil negara tidak netral akan terus berembus hingga pelaksanaan pemilihan presiden dan legislatif pada April tahun depan.

Namun hal ini tidak perlu dikhawatirkan karena netralitas TNI sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam pasal 9 disebutkan prajurit TNI dilarang terlibat dalam politik praktis.

Aturan serupa bagi Polri juga tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Pada pasal 28 disebutkan Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis.

Belajar dari sejarah, Moeldoko mengakui TNI tidak netral pada era Orde Baru.Ia merasakan sendiri pengalaman ketika menjabat Komando Distrik Militer (Kodim) dimana ia dapat dicopot dari jabatan komandan Kodim jika gagal memenangkan Partai Golongan Karya di wilayahnya.

“Tetapi setelah reformasi kecurigaan awalnya sangat kuat, tapi lama-lama masyarakat evaluasi aparat-aparat keamanan di lapangan seperti apa. Saya pikir bisa dievaluasi per lima tahun. Setelah ke sini sebenarnya sudah bersih,” klaim Moeldoko.(*)