Prabowo-Sandi Gugat Hasil Pilpres, Punya Waktu Tiga Hari

Prabowo-Sandi menolak hasil Pilpres 2019 yang ditetapkan KPU dalam konferensi pers di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (21/5). FOTO: IWAN TRI WAHYUDI/FAJAR INDONESIA NETWORK
Prabowo-Sandi menolak hasil Pilpres 2019 yang ditetapkan KPU dalam konferensi pers di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (21/5).FOTO: IWAN TRI WAHYUDI/FAJAR INDONESIA NETWORK

Sekadar diketahui, pengajuan permohonan sengketa hasil pilpres diajukan paling lambat tiga hari setelah penetapan rekapitulasi tingkat nasional pada 22 Mei 2019. Tata beracara Perkara Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Pilpres diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 4 Tahun 2018.

Terpisah, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menghargai sikap Prabowo Subianto yang mengajukan gugatan ke MK. Jokowi menilai hal itu sudah sesuai dengan konstitusi. “Saya sangat menghargai itu. Sangat menghargai apabila Pak Prabowo-Pak Sandi ke MK. Saya mendukung karena hal itu sesuai konstitusi,” kata Jokowi di Kampung Deret, Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, Selasa (21/5), kemarin.

MK sendiri siap menerima gugatan sengketa Pemilu 2019, baik Pilpres maupun Pileg. Juru bicara MK Fajar Laksono mengatakan pihaknya siap untuk memproses laporan pengajuan sengketa Pemilu 2019. “Sekiranya ada pengajuan permohonan hari ini (kemarin, red) bisa langsung diproses,” ujar Fajar di Jakarta.

Kendati demikian MK tetap akan memastikan terlebih dulu terkait surat keputusan penetapan KPU, yang berfungsi sebagai acuan penentuan batas waktu pengajuan permohonan. “Tetapi secara garis besar, kami di MK sudah siap. Gugus tugas sudah siaga menerima pengajuan, begitu pula dengan prasarana dan pengamanan,” tambah Fajar.

Di sisi lain, KPU menghormati langkah hukum Prabowo- Sandi dalam mengajukan gugatan hasil rekapitulasi Pilpres 2019 ke MK. KPU pun kini tengah membahas penunjukan kuasa hukum dalam menghadapi gugatan itu. “Sedang dibahas (penunjukan kuasa hukum). Ini lagi rapat. KPU sangat menghormati sikap yang ditempuh Pak Prabowo, dan kita sama-sama tahu, beliau adalah negarawan dan kita mengapresiasi tentunya,” ujar Komisioner KPU Viryan Azis.

Viryan juga menyebut pihaknya tengah mempersiapkan seluruh data hasil rekapitulasi pemilu dalam rangka menghadapi gugatan itu. KPU siap membuktikan hasil rekapitulasi yang diumumkan. “KPU langsung mempersiapkan diri dengan data hasil pemilu. Semuanya kita siapkan untuk menghadapi gugatan itu. Yang perlu diingat, semangatnya bagi KPU bukan menang-kalah dalam sengketa di MK, tapi demi keadilan pemilu,” ujarnya.

Viryan juga memastikan pengumuman penetapan hasil perolehan suara tidak dilakukan secara terburu-buru. Ia memastikan hasil akhir rekapitulasi itu dilakukan secara terbuka dan transparan. “Mengapa penetapan hasil pemilu dilakukan pukul 01.46 WIB dini hari? Ini bukan sesuatu yang sifatnya terburu-buru atau sesuatu yang dipaksakan. Hal tersebut adalah proses yang berjalan secara alamiah dan berjenjang,” katanya.

Menurut Viryan, waktu berakhirnya rekapitulasi sangat bergantung proses yang dilakukan. Misalnya, rekapitulasi di tempat pemungutan suara, kecamatan, kabupaten dan kota, bisa selesai pada tengah malam, dini hari bahkan hingga menjelang pagi. Selain itu, peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal pemilu menjelaskan bahwa rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan suara adalah suatu kesatuan.

Dengan demikian, saat rekapitulasi nasional selesai 21 Mei 2019, KPU langsung menggelar rapat pleno. Selain itu, lanjut Viryan, sidang pleno tentang rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional disaksikan secara terbuka dan dihadiri para saksi dari kedua pasangan calon.

Halaman: 1 2 3 4

Berita Terkait