Priben Jeh? Belum Semua SKPD Unggah Data di CSD

ILUSTRASI

CIREBON–Beragam alasan disampaikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum mengunggah data di Cirebon Satu Data (CSD). Seperti tidak mempunyai data real di lapangan hingga merasa diperlukan tim khusus untuk menghampiri SKPD agar data yang dihasilkan akurat.

CSD bisa di akses dan ditinjau melalui alamat website dengan kata kunci; Cirebon Satu Data. Sedikitnya ada 33 SKPD dan 32 Non SKPD yang seharusnya melampirkan dan memperbaharui informasi secara berkala. Namun belum semua patuh. Bahkan ada yang sama sekali tidak pernah mengunggah.

Dari 33 SKPD, ranking paling atas atau paling banyak informasi yang dilampirkan adalah Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan (DP2KP) Kota Cirebon. Total ada 107 data yang berhasil dihimpun Radar Cirebon, terhitung sejak Senin sore (16/9).

Berbanding terbalik. Di antara seluruh SKPD, 2 data tidak dapat di tinjau. Dengan keterangan: Data Set Tidak Ditemukan. Keduanya adalah Inspektorat dan Kepala Daerah (KDH). Sementara untuk dinas, ranking dua terendah yakni Satpol PP dan Dinas Perhubungan (Dishub).

Radar Cirebon bertemu dan menanyakan alasannya kepada masing-masing dinas yang bersangkutan. Kepala Satpol PP Kota Cirebon Drs Andi Armawan menyampaikan, jika memang ingin ada pengawasan atau pengendalian, dinas berwenang harus turun dan terjun langsung ke lapangan. Menuntaskan data atau informasi dari masing-masing dinas secara berkala.

“Jangan hanya mau menerima data dari kami, cek dulu benar atau tidak keberadaan data itu dibanding 2 atau 3 tahun ke depan. Kalau sudah di Satpol PP, pindah lagi ke dinas lain. Itu namanya turun langsung. Kalau sekadar minta, hanya dikejar jam tayang. Giliran dicek kebenaran datanya, kewalahan. Hati-hati dengan data,” tukas Andi kepada Radar Cirebon.

Andi juga setuju jika ada aturan yang mempertegas implementasi CSD. Menurutnya, kekuatan sebuah peraturan ada pada peraturan daerah (perda) bukan peraturan walikota (perwal). Kemudian dari perda yang ada, ditindaklanjuti melalui tata laksana perwal itu sendiri.

Dikatakan, membuat perubahahan adalah sesuatu yang mudah dilakukan. Terasa sulit, ketika akan memulai. Mewujudkan satu data ada sebuah proses yang harus dilewati. Proses stimulan atau menyeluruh. “Kalau komitmennya jelas, ya lakukan kenapa tidak. Sehingga, siapa dan berbuat apa jelas. Jangan sampai dikejar tayang karena sedang tren,” sindirnya.

Ketika semua terlaksana, keamanan informasi atau data jangan sampai diabaikan. Tujuannya, mengantisipasi penyalahgunaan informasi yang belakangan marak terdengar. “Monitoring, pengawasan, pengendalian, itu penting sekali. Komitmen pasti dan terarah. Mengumpulkan semua SKPD untuk duduk bersama dan berembuk,” imbuh Andi.

Mengapa belum mengunggah data di CSD? Kepala Dishub Kota Cirebon Yoyon Indrayana mengatakan, tidak mempunyai data real secara menyeluruh di lapangan. Pihaknya hanya menerima informasi atau data dari masyarakat yang membutuhkan pelayanan dishub.

“Data yang ada di Dishub tidak valid karena cuma orang yang datang. Misalkan yang mengurus KIR ada 1.000 dalam satu tahun, sementara kita belum pernah survei ke lapangan. Benar atau tidak jumlahnya 1.000? Itu lebih kepada catatan atau rekap orang yang mengurus. Semua harus real, data yang ada dan sesunggunya,” kata Yoyon kepada Radar Cirebon.

Dikatakan, memperoleh data valid harus dilakukan survei secara langsung di lapangan. Dishub mengaku tidak memiliki anggaran. Mengenai informasi atau data untuk disampaikan kepada masyarakat, Yoyon merasa sangat setuju dan mendukung CSD. Namun kembali, data yang dihasilkan harus valid serta bisa dipertanggungjawabkan, dan bukan asal tebak.

Sebagai salah satu pusat data, kata Yoyon, BPS menjadi yang paling dipercaya. Alasan dia, karena BPS mempunyai anggaran untuk melakukan survei. Untuk dinas, Yoyon yakin semua tidak memiliki anggaran. Hal itu, membuat dinas tidak bisa selalu up to date soal data. Adapun yang telah mengunggah, Yoyon merasa ragu akan kebenaran data tersebut.

Seharusnya bagaimana? Semua perangkat daerah harus melakukan survei potensi data. Bukan hanya berdasarkan orang yang datang kepada dinas. BPS, disebut Yoyon, seharusnya bertugas mengakomodir. Karena BPS mempunyai kewenangan dan mempunyai anggaran untuk melakukan survei.

“Tinggal kita titip, BPS yang mengakomodir data seluruh dinas. BPS lebih di percaya. Dinas punya data sebagus apapun tidak punya kekuatan hukum. Kecuali untuk konsumsi sendiri. Idealnya, DKIS dengan BPS itu sama datanya,” ungkapnya.

Menanggapi perwal, Yoyon setuju. Namun lebih disarankan, peraturan daerah. Menurutnya, perwal tidak berdampak pada penggunaan anggaran dan hanya mengatur. “Kalau perwal itu cuma ngomong doang. Perwal nggak punya dampak ke anggaran, dicuekin. Perda kalau perlu supaya efek ke anggaran dan memikirkan penggunaannya,” terangnya. (ade)

[adrotate banner="13"]

Berita Terkait