oleh

Pro Kontra Bawal Ditarik ke Kecamatan, Ketua RW Sebut Semua RW Juga Merasakan ”Dicurigai”

CIREBON–Bantuan Walikota (Bawal) sebesar Rp50 juta diharapkan dapat mempercepat pembangunan di tingkat masyarakat, melalui RW. Namun tahun depan, dana hibah ini bakal berubah bentuk. Bukan lagi uang tunai, melainkan kegiatan secara fisik dan nonfisik.

Kemudian, pendistribusiannya juga tidak lagi melalui RW. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A) Kota Cirebon Iing Daiman SIP MSi menjelaskan, 2020 tidak ada lagi dan tidak diperbolehkan bawal diserahkan dalam bentuk fresh money atau uang tunai.

Ini sebagai implikasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 130/2018 tentang pembangunan sarana dan prasarana dan  pemberdayaan masyarakat di kelurahan. “Jadi nanti, Bawal bentuknya kegiatan. Disalurkan melalui SKPD di kecamatan selaku perangkat daerah, selaku SKPD,” katanya.

Ya, hanya perangkat daerah. Bukan di kelurahan, karena sudah bukan lagi SKPD. Iing kembali memastikan, anggaran eks bawal tidak akan hilang. Bahkan bertambah. Dari Rp50 juta menjadi Rp60 juta. Itu, sesuai dengan janji politik Walikota Cirebon, Drs H Nashrudin Azis SH. “Cuma bentuknya saja berubah. Bukan dalam bentuk fresh money,” imbuhnya.

Dijelaskan dia, ruang lingkup dan pemanfaatannya tidak jauh berbeda. Hanya mekanisme yang berubah. Masih untuk pembangunan fisik dan non fisik. Seperti kegiatan posyandu, penanganan sampah, sarana dan prasarana, dan masih banyak lagi.

Meski pendistribusiannya lewat kecamatan, namun lurah bertugas selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) seperti di Permendagri 130/2018. Kemudian, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ada di dua kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan kepala seksi ekonomi dan pembangunan.

Meski mekanisme berubah, penentu pembangunan fisik atau perencanaan non fisik, masih berdasarkan musyawarah mufakat. Berdasarkan keputusan RW dan kelurahan. “Jadi secara esensi tidak ada yang berbeda. Melalui musyawarah RW, rembuk warga, dan lain sebagainya,” bebernya.

Perihal tersebut ditanggapi beragam oleh ketua RW. Ada yang tidak setuju, ada juga yang menerima. Ketua RW 10 Samadikun Selatan, Iwan Supriana, lantang menyatakan tidak setuju. Menurutnya, bawal lebih tepat diserahkan langsung kepada RW. Alasannya, RW lebih dekat dengan masyarakat dan mengetahui secara jelas dan langsung kondisi di lapangan.

“Ketika dilimpahkan ke kelurahan, RW hanya menyampaikan keluhan saja. Karena RW kan sebagai ujung tombak. Mitra kerja pemerintah dan menjadi yang terdekat dengan masyarakat. Saya pribadi tidak setuju. Sudah saja diserahkan langsung kepada RW nya,” jelasnya.

Berbeda dengan Iwan, Ketua RW 03 Pegambiran, Ade Subarna, mengaku legawa. Menerima segala ketentuan yang memang menjadi aturan. Alasan lain, karena mengelola Bawal dianggap rumit dan kerap kali mersa dicurigai oleh masyarakat. Menurutnya, itu dirasakan oleh kebanyakan RW lain.

“Ya terserah pemerintah kota saja lah. Karena bikin pusing dan masyarakat juga kadang melihatnya gimana soal bantuan itu. Disangkanya tidak-tidak. Semua RW juga merasakan (dicurigai, red) sepertinya,” pungkasnya. (ade)

News Feed