Realisasi Anggaran Masih Telat, Jangan Terlena Empat Kali Dapat WTP

DPRD Kabupaten Cirebon gelar rapat paripurna hantaran bupati terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018. FOTO: SAMSUL HUDA/RADAR CIREBON
DPRD Kabupaten Cirebon gelar rapat paripurna hantaran bupati terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018. FOTO: SAMSUL HUDA/RADAR CIREBON

CIREBON-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon jangan terlena dulu dengan perolehan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) empat kali berturut-turut. Demikian disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon H Mustofa SH usai rapat paripurna hantaran bupati terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018.

Pihaknya menyampaikan apresiasi atas prestasi WTP yang kembali diraih Pemkab Cirebon. “Selamat kepada pemkab yang memeroleh gelar WTP dalam pengelolaan keuangan. Bukan berarti bahwa tidak ada catatan. Ada lho. Khususnya kaitan dengan realisasi anggaran,” ujar pria yang akrab disapa Jimus itu.

Menurut dia, predikat WTP sendiri terkait tata kelola. Tapi dalam realisasi perlu ada peningkatan. Tertib anggaran dalam proses perencanaan, dan tepat waktu dalam realisasi. Seperti penyerapan anggaran yang ada, proses pelelangan, dan tunjuk langsung. “Kami lihat, tahun ini realisasi anggaran masih telat. Mudah-mudahan prestasi ini bisa memicu agar mempercepat penyerapan anggaran,” imbuhnya.

Dia menambahkan, paripurna hantaran bupati terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018 sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), bahwa, tiap kepala daerah harus melaporkan penggunaan anggaran.

“Jadi, enam bulan setelah penggunaan anggaran itu harus disampaikan. Hari pertama kerja langsung paripurna. Laporan diawali dengan sudah adanya hasil audit BPK,” pungkasnya. (sam)