Resmikan Wasit Persaingan Usaha, Ekonomi Pancasila Diharapkan Jadi Wajah Jawa Barat

DIRESMIKAN: Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil melakukan sesi gunting pita sebagai tanda diresmikannya kantor KPPU Wilayah III Banten DKI Jakarta dan Jawa Barat. FOTO: foto Mohamad Junaedi/radar cirebon
DIRESMIKAN: Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil melakukan sesi gunting pita sebagai tanda diresmikannya kantor KPPU Wilayah III Banten DKI Jakarta dan Jawa Barat.FOTO: foto Mohamad Junaedi/radar cirebon

BANDUNG – Ekonomi Pancasila diharapkan bisa hadir dengan diresmikannya kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KKPU) Wilayah III Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten yang terletak di Bandung.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil saat memberikan sambutan di acara peresmian kantor tersebut, Jln PH Mustofa, Kota Bandung, Selasa (14/5).

“Kehadiran KPPU sangat penting di tengah persaingan usaha saat ini. Jangan sampai orang yang kurang upaya, termarjinalkan oleh sistem yang tidak bisa dikendalikan. Keadilan ekonomi ini harus menjadi sesuatu yang positif di Jawa Barat,” ucapnya.

Apalagi, lanjut Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat di semester ini sudah 5,6 persen. Tahun lalu investasi tertinggi di Indonesia yakni sebesar Rp160 triliun. Oleh karena itu, kehadiran KPPU di wilayah Jawa Barat sangat penting.

“Iklim usaha di Jawa Barat yang semakin hari semakin naik trennya, harus ada wasit agar tidak menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Makanya, KPPU harus hadir di sini,” imbuhnya.

Dijelaskan dia, baru-baru ini pihaknya mendapat kabar dari Bandara Husein Sastranegara yang komplain sejak harga tiket pesawat naik, jumlah penumpang pesawat menurun.

Bahkan, dari puluhan maskapai penerbangan yang aktif di Bandara Husein Sastranegara, saat ini tinggal dua, yakni Garuda dan Lion air.

“Saya titip masalah yang mendasar, seperti tiket pesawat, mudah-mudahan dinamikanya bukan karena persaingan kartel,” jelasnya.

Sementara, Ketua Komisioner KPPU Wilayah III Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat, Kurnia Toha menerangkan, saat ini pihaknya punya lima kantor di Indonesia. Salah satu di Bandung yang menaungi wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.

“Wilayah III ini baru, yang sebelumnya ditangani oleh kantor pusat. Namun, kami pikir ini kurang tepat jika ditangani oleh pusat. Maka, dibuat kantor baru dengan batas kewenangan tertentu. Ditambah investasi di Jawa Barat terbesar di Indonesia dan penduduknya paling banyak,” terangnya.

Berdasarkan undang-undang, KPPU diamanahi tugas untuk mengawasi persaingan usaha antara  yang berskala besar, menengah dan kecil. Dan, tugas kedua adalah mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

“Tugas kami di tahun yang pertama adalah mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, seperti penyalahgunaan monopoli usaha dan tindakan lainnya. Kami juga ditugaskan mengawasi kemitraan antara pelaku usaha besar, menengah dan kecil,” paparnya.

Dirinya berharap, dengan kehadiran KPPU di Jawa Barat, kemajuan daerah akan terlihat dengan dinamika iklim usaha yang kompetitif dan sehat. Sehingga, menghadirkan kesejahtaraan bagi masyarakat. ¬†“Mudah-mudahan kantor KPPU ini bisa berkontribusi pada kemajuan bangsa,” pungkasnya. (jun)