Ridwan Kamil Sebut Tahun Depan SMA/SMK tanpa SPP

Kopdar, Gubernur Paparkan 9 Prioritas Pembangunan 2020

Gubernur Ridwan Kamil memberikan sambutan saat kegiatan Kopdar Triwulan III di Hotel Prima Resort, Sangkanurip, Kuningan, Kamis (11/7). FOTO:PEMPROV JABAR FOR RADAR CIREBON
Gubernur Ridwan Kamil memberikan sambutan saat kegiatan Kopdar Triwulan III di Hotel Prima Resort, Sangkanurip, Kuningan, Kamis (11/7).FOTO:PEMPROV JABAR FOR RADAR CIREBON

KUNINGAN-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memaparkan 9  prioritas pembangunan yang akan direalisasikan di tahun 2020 di hadapan para walikota/bupati se Jawa Barat, Kamis (11/7). Pemaparan itu disampaikan dalam kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Kopdar) Triwulan III di Hotel Prima Resort, Sangkanurip, Kabupaten Kuningan.

Ridwan Kamil mengatakan 9 prioritas pembangunan tersebut merupakan implementasi dari janji politiknya mewujudkan visi Jabar Juara. Ia berharap, gagasannya itu dapat mengangkat perkembangan pembangunan di seluruh kota/kabupaten di Jawa Barat.

Pria yang akrab disapa Emil itu menyebutkan, program pertama adalah akses pendidikan untuk semua. Yaitu akan menggratiskan SPP pendidikan tingkat SMA/SMK di seluruh kota/kabupaten di Jawa Barat. Yang kedua, kata Emil, desentralisasi layanan kesehatan. Oleh karena itu, ia meminta setiap daerah bisa menyelaraskan anggaran dengan program kesehatan di tingkat provinsi.

“Pemprov menganggarkan cukup besar untuk program Layad Rawat. Di mana dalam program ini kita akan menyediakan dokter yang akan mendatangi warga miskin. Anggaran ada di kami untuk membayar lembur dokter, peralatan. Kalau bisa ada subsidi silang dari daerah,” katanya.

Selain itu, Emil juga berkomitmen untuk membangun rumah sakit kelas C dan B untuk daerah yang jumlah rumah sakitnya masih kurang. Ia meminta para kepala daerah untuk segera menyodorkan proposal pengajuan program itu. “Silakan siapa yang butuh, ajukan proposalnya. Minimal 10 proyek telah kami siapkan. Jadi nanti keberadaan layanan kesehatan ini akan seperti warung, semakin banyak radiusnya semakin baik. Yang lokasinya sudah siap, maka akan kami prioritaskan,” papar Emil.

Program ketigaadalah pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi. Salah satunya program One Pesantren One Product (OPOP). Dikatakan, ada 10.000 pesantren di Jawa Barat diharapkan bersemangat menyambut program ini dan segera bergabung dengan Dinas UKM Jawa Barat untuk merealisasikannya. “Bisnisnya sudah ada, seperti Pesantren Mart atau jualan bermacam produk. Selanjutnya akan dilakukan seleksi bagi yang bersemangat untuk mewujudkan bisnis ekonomi keumatan tersebut,” ujarnya.

Program keempat adalah pengembangan destinasi dan infrastrukur pariwisata. Emil mengungkapkan, menurut kajian Bank Indonesia, di masa yang akan datang ekonomi Jawa Barat tidak bisa hanya mengandalkan industri manufaktur. Menurutnya, sektor industri ke depan akan sangat rawan dan tergantung persaingan global.

“Jadi menurut BI, yang akan menjadi penolong ekonomi Jawa Barat adalah pariwisata. Melalui sektor pariwisata ini, kita akan maksimalkan dengan tiga tipe. Pertama memperbaiki akses, kedua menyempurnakan destinasi dan ketiga membuat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). KEK cara jenius meningkatkan pertumbuhan. Syaratnya sederhana, lahan 200 hektare minimal yang dimiliki institusi, dengan orientasi bisnisnya ekspor. Maka dia akan dibebaskan dari pajak,” tutur dia.

Kelima, lanjut Emil, program pendidikan agama dan tempat ibadah juara. Saat ini, Emil mengaku bersama DPRD Jabar tengah mempersiapkan perda pendidikan agama. Dalam salah satu poinnya, Pemprov Jawa Barat akan menyediakan anggaran khusus bagi setiap pesantren.

Program keenam adalah infrastruktur konektivitas wilayah. Emil mengatakan akan mereformasi Kantor Perwakilan Jawa Barat di Jakarta yang kini memiliki tugas baru yakni mencarikan proyek dari kementrian untuk daerah di Jabar. Menurut ia, banyak proyek pemerintah pusat yang kerap luput dari perhatian. “Tugasnya melobi sampai jadi. Itu yang dilakukan pemerintah Sumsel, jago mereka lobinya. Jadi, saya buat tim lobi proyek APBN. Silakan gunakan tim pelobi APBN untuk kepentingan proyek tingkat II,” kata dia.

Program ketujuh, kata Emil, adalah gerakan membangun desa. Salah satunya menyiapkan hibah wifi gratis bagi 600 desa di Jabar. Saat ini, kata Emil, baru 300 desa yang sudah terpasang jaringan internet. “Dengan program ini, maka desa-desa yang di pelosok sudah bisa berselancar di internet dan tak ketinggalan zaman. Pemerintah desa bisa melakukan teleconference dengan bupati untuk membahas permasalahan yang dihadapi sekaligus mencari solusinya,” ungkapnya.

Ia juga meminta tiap daerah untuk saling  membantu dalam program ke delapan, yaitu subsidi gratis bagi golongan ekonomi lemah yang disingkat Subsidi Gratis Golekmah. Bentuknya banyak menggratiskan urusan bagi masyarakat ekonomi lemah. Seperti untuk pendidikan, asuransi kesehatan dan lainnya.

“Saya titip di perkotaan, kita ingin tidak ada lagi anak putus sekolah. Disdik Jabar nanti akan membentuk tim pencari anak putus sekolah, kemudian kami akan anggarkan langsung untuk mereka supaya bisa melanjutkan sekolah dan gratis segala rupanya,” ujar Emil.

Program terakhir yakni inovasi pelayanan publik dan penataan daerah. Ia menegaskan, tiap daerah di Jabar harus serba digital dalam tiap layanan. Salah satu yang paling disarankan yakni penerapan e-budgeting. Emil menyebut, e-budgeting akan mempermudah kepala daerah untuk menyaring program.

Ia mencontohkan, saat menjabat walikota Bandung, dari total 6.000 program dia sukses mencoret 2.000 kegiatan yang tak searah dengan RPJMD.  “Dengan cara ini, jika ada kelebihan uang bisa dipakai untuk prioritas-prioritas pembangunan yang lain. Selain itu juga ada program remunerasi kinerja. Dengan program e-budgeting tersebut akan terlihat pegawai yang rajin maka amplopnya tebal sedangkan yang tidak rajin amplopnya tipis,” ujar Emil. (fik)