Rotasi Dulu, Baru Open Bidding, Uji Kompetensi Rampung, Tim Pansel Bakal Gelar Rapat

Anggota tim pansel uji kompetisi Drs H Dadang Supardan MPd memberi semangat kepada pejabat esleon IIb yang ikut uji kompetensi, Rabu (13/3). FOTO:AGUS PANTHER/RADAR KUNINGAN
Anggota tim pansel uji kompetisi Drs H Dadang Supardan MPd memberi semangat kepada pejabat esleon IIb yang ikut uji kompetensi, Rabu (13/3). FOTO:AGUS PANTHER/RADAR KUNINGAN

KUNINGAN-Uji kompetensi pejabat eselon IIb di lingkup Pemkab Kuningan sebagai persyaratan untuk rotasi, rampung digelar, Rabu sore (13/3). Dari 28 pejabat yang masuk dalam daftar uji kompetisi, dua di antaranya tidak hadir dengan alasan berbeda.

Kepala Dinas Sosial, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan, Kabupaten Kuningan H Uus Rusnandar SH MSi tidak hadir di hari kedua lantaran tidak lama lagi akan pensiun. Sedangkan di hari terakhir pelaksanaan, giliran Kepala DPMPTSP Drs H Lili Suherli MSi yang meminta izin tidak bisa datang karena sedang menjalankan tugas di luar provinsi. Untuk Lili, tim pansel menjadwalkan ulang pelaksanaan uji kompetensi.

Dari pantauan Radar Kuningan, di hari terakhir gelaran uji kompetensi, Kepala BKPSDM Drs H Uca Somantri MSi mendapat giliran pertama dari sembilan pejabat eselon IIb lainnya. Selama 30 menit, pria berkumis tebal itu memaparkan program kerja yang sudah dan akan dilaksanakannya di masa mendatang.

Tim penguji memberikan waktu 10 menit kepada setiap peserta untuk pemaparan. Sisa waktu 20 menit kemudian digunakan untuk tanya jawab. “Tadi diberi kesempatan selama 10 menit untuk pemaparan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Banyak pertanyaan dari tim penguji menyangkut hasil pemaparan saya itu. Alhamdulillah semuanya bisa saya jawab,” sebutnya kepada Radar Kuningan usai menjalani uji kompetensi, Rabu (13/3).

Usai Uca, Kepala Disporapar Drs Jaka Chaerul menjadi peserta kedua yang menjalani uji kompetensi. Jaka juga memaparkan program kerja melalui power point. Banyak pertanyaan diajukan oleh tim penguji, dan semuanya mampu dijawab oleh Jaka. Sama seperti Uca, waktu yang diberikan oleh tim penguji adalah 30 menit.

“Uji kompetensi ini bukan sesuatu hal yang aneh bagi saya. Soalnya dulu juga pernah ikut. Tim panelis banyak menanyakan permasalahan yang ada di instansi yang saya pimpin. Dan saya memberikan jawaban sesuai kondisi yang sebenarnya. Sebab pertanyaan yang diajukan itu adalah kegiatan yang berlangsung sehari-hari di Disporapar,” ujarnya.

Setelah Uca dan Jaka, barulah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Drs Ucu Sunarya MSi. Lalu disusul Kepala Disperindag Drs Agus Sadeli MPd, Kepala Satpol PP Indra Purwantoro SAP, Staf Ahli Bupati H Dadang Darmawan SSos MSi, Kepala Disdukcapil Drs H KMS Zulkifli MSi, Kepala Dinas Perhubungan, Dr Deni Hamdani MSi. Sedangkan Kepala DPMPTSP Drs H Lili Suherli MSi tidak hadir lantaran sedang tugas ke luar kota.

Sekda Dr H Dian Rachmat Yanuar MSi menyatakan bahwa uji kompetensi ini adalah bagian dari rencana rotasi yang akan dilakukan oleh Bupati H Acep Purnama. Sesuai dengan rekomendasi yang turun dari Kemendagri dan Komisi ASN, pejabat yang menduduki jabatan tinggi pratama (JPT) wajib mengikuti uji kompetensi.

“Sesuai dengan amanat Undang –Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), bahwa penyelenggaraan manajemen ASN harus berdasarkan prinsip sistem merit yang merupakan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Ada dua mekanisme untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon IIb) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil : Pasal 110 ayat 3 menyiratkan bahwa pengisian JPT (Jabatan Tinggi Pratama) dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS sesuai dengan persyaratan yang ditentukan yang lebih dikenal dengan sebutan open bidding,” tegas dia.

Dian menambahkan, pasca uji kompetensi yang hasilnya disetujui oleh Kemendagri, baru kemudian diadakan rotasi di posisi JPT. Pengisian jabatan yang kosong melalui rotasi ini akan menimbulkan kekosongan di posisi lainnya, sehingga dibutuhkan pengisian oleh pejabat baru.

“Mekanisimenya, setelah rotasi baru kemudian digelar open bidding. Pesertanya dari pejabat eselon III.  Jika rotasi dan open bidding sudah rampung, barulah digelar mutasi menyeluruh di lingkup Pemkab Kuningan. Pastinya ada juga yang promosi ke eselon III dan IV dalam mutasi nanti. Jadi, prosesnya agak lama,” pungkas Dian. (ags)