RUU KUHP, MUI Setuju Pasal Zina Diperluas

mui ilustrasi
Ilustrasi.

JAKARTA – Salah satu yang menjadi sorotan dalam RUU KUHP adalah pasal perzinahan. Dalam KUHP warisan Belanda, definisi perzinahan adalah melakukan hubungan badan antara seorang yang sudah bersuami/beristri dengan orang lain yang bukan istri/suami yang terikat dalam perkawinan. Namun, dalam RUU KUHP yang baru cakupannya diperluas.

Anggota Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ikhsan Abdullah sepakat dengan perluasan pasal perzinahan tersebut. Dia menilai, Indonesia harus pintar mengodifikasi KUHP. “Sebab kultur Indonesia sangat banyak. Yaitu perbedaan agama dan adat dirangkum dalam kodifikasi tersebut. Beberapa pasal seperti perzinahan terjadi perluasan. Ini menjadi nilai baru yang sesuai dengan kultur Indonesia,” kata Ikhsan dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (21/9).

Menurut dia, dalam RUU KUHP definisi perzinahan diperluas bahwa perzinahan adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan. Ketika laki-laki dan perempuan belum menikah, kemudian bersetubuh, itu masuk perzinahan. Termasuk kumpul kebo (hidup bersama tanpa ikatan perkawinan sah, red).

Masyarakat harus melihat RKUHP secara komprehensif. Sehingga tidak salah mengartikan sebuah pasal. Dia mencontohkan pasal terkait perempuan yang keluar malam akan dipidana. Padahal dalam Buku 1 RUU KUHP dijelaskan bahwa perempuan tidak dipidana ketika sedang bekerja.

“Misalnya, seorang perempuan artis yang kerjanya pagi hingga malam, dia tidak bisa dipidana karena sedang bekerja,” imbuhnya.

Dia bersyukur karena usulan MUI hampir semua diakomodasi. Misalnya perlindungan terhadap wanita dan anak-anak. “MUI menyetujui pasal perzinaan karena tidak ada agama yang memperbolehkan zina. Saya berharap, adanya UU baru ini tidak membuat perzinaan menjadi tradisi di Indonesia. Kalau ini dibiarkan tentu nggak sesuai kultur dan agama juga melarang,” papar Ikhsan.

Selain itu, dia juga menghargai keputusan Presiden Joko Widodo yang menunda pengesahan RUU KUHP. Ikhsan menyebut masih banyak pasal yang masih harus dibahas. Tujuannya agar tidak ada efek buruk setelah RUU disahkan. “Masyarakat wajib diedukasi perihal isi dari RUU KUHP. Jangan sampai ada pemahaman yang keliru,” katanya.

Masih terkait pasal perzinahan, anggota Panja RUU KUHP Muslim Ayub mengatakan jika warga negara asing dituduh tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan, harus berdasarkan aduan dari keluarga.

“Kalau tidak ada keluarganya dari luar negeri mengadu, bisa dari pihak perempuan. Tetapi yang melakukan penggerebekan adalah kepala desa. Itu pun kepala desa harus ada persetujuan keluarga. Sebenarnya ini punya syarat-syarat khusus. Bukan masyarakat ramai-ramai menggerebek,” jelas Muslim. (rh/fin)

[adrotate banner="13"]

Berita Terkait