Sebelum Terjaring OTT, KPK Periksa Rommy Terkait Kasus Dana Perimbangan APBD

Penyidik KPK berjalan keluar dari Gedung Subdit III Tipidkor Polda Jatim, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (15/3 - 2019). KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Sidoarjo, Jawa Timur dan menahan sejumlah pihak, diantaranya seorang petinggi salah satu partai politik. (Antara/Didik Suhartono)

Kabar tentang penangkapan salah satu ketua umum partai politik tersebut dibenarkan oleh salah seorang penyidik KPK. Ketika dikonfirmasi ihwal penangkapan salah seorang ketua umum partai politik tersebut, penyidik KPK ini membenarkan. “Iya mas, (ditangkap) di Jawa Timur,” ujarnya.

Meski begitu, masih belum diketahui perkara yang menjerat Romi. Ketua KPK Agus Rahardjo hanya mengatakan pihaknya akan menggelar konferensi pers pada Jumat malam ini atau Sabtu (16/3/2019).

“Tunggu konpers lanjutannya di KPK nanti malam atau besok pagi,” katanya.

Sebagaimana diberitakan media ini,  Romahurmuziy pernah berurusan dengan KPK sebelumnya. Pada 21 Agustus 2018, nama Romahurmuziy terpampang dalam daftar pemeriksaan lembaga anti rasuah itu. Romi rencananya akan diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan suap terkait pengalokasian dana perimbangan dalam APBD-P tahun 2018.

Romi dipanggil usai KPK menggelar penggeledahan di rumah salah seorang petinggi PPP di Bintaro, Tangerang Selatan. Dari sana petugas mengamankan uang senilai Rp1,4 miliar dalam pecahan dolar Singapura dan menyita dokumen terkait permohonan anggaran daerah.

Namun, saat itu Romy mangkir dari panggilan KPK.

Kemudian Romi tiba-tiba muncul di Gedung Merah Putih KPK tiga hari berselang, Kamis (23/3/2019). Ia datang sekitar pukul 13.05 WIB dengan mengenakan jas berwarna biru.

Kepada wartawan Romi menjelaskan tidak dapat hadir usai pemeriksaan Senin sebelumnya karena sudah terlanjur memiliki agenda kegiatan.

“Hari Senin saya menerima panggilan tapi karena panggilannya datang cukup mendadak, [jadwal] saya sudah ter-set [diatur], bisa dilihat kegiatan-kegiatan saya di daerah mulai Senin, Selasa, Rabu, saya baru sampai di Jakarta lagi tadi malam. Jadi saya putuskan hari ini siang, karena pagi tadi saya baru menerima dubes Uni Eropa,” katanya di depan Gedung KPK.

Dalam perkara tersebut, KPK menjerat anggota DPR Komisi XI Amin Santono, konsultan, Eka Kamaludin, dan Ahmad Ghiast selaku kontraktor.

Ketiganya telah diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Amin Santono divonis 8 tahun penjara, sementara Eka Kamaludin 4 tahun penjara, dan Ahmad Ghiast 2 tahun penjara.

Amin dinyatakan telah terbukti menerima uang sebesar Rp 3,3 miliar Direktur CV Iwan Binangkit Ahmad Ghiast dan Kadis Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman. Uang itu diberikan guna mengupayakan alokasi tambahan untuk Kabupaten Lampung Tengah dan Sumedang dalam APBN tahun 2018. (*)