Setahun Kang Emil dan Kang Uu Pimpin Jabar, Sekarang Masa Menanam

PELANTIKAN-GUBERNUR
Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum usai dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara.FOTO:RAKA DENNY/JAWAPOS

BANDUNG-Kamis (5/9) tepat satu tahun Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemdaprov Jabar) dipimpin oleh Gubernur Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum. Sejak dilantik, masyarakat Jawa Barat mempunyai ekspektasi yang cukup tinggi atas gagasan segar dan beragam terobosan inovasi.

Menurut Ridwan Kamil, selama satu tahun ini dirinya bersama Uu Ruzhanul Ulum telah melakukan sejumlah lompatan. Hal pertama yang dilakukan adalah mendobrak kebekuan dan lambatnya kegiatan pembangunan akibat persoalan birokrasi dengan menerapkan model dinamic government atau yang dikenal dengan government 3.0.

“Birokrasi diinamis merupakan pola pembangunan yang kolaboratif yang memungkinkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di luar Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebenarnya ini bukan hal baru, tapi mungkin hal ini masih terdengar asing di Indonesia yang masih menerapkan birokrasi berbasis penghargaan dan hukuman atau government 2.0,” tuturnya.

Pemdaprov Jawa Barat juga mempraktikkan konsep Penthahelix denggan menggandeng lima unsur. Yaitu ABCGM (Akademisi, Bisnis, Community, Government, dan Media), dalam setiap proses dan kegiatan pembangunan. Dikatakan oleh pria yang biasa disapa Kang Emil, meski kelima unsur Pentahelix ini memiliki peran yang berbeda, namun keterlibatan lima unsur ini menjadikan kebijakan dan realisasi program-program pembangunan di Jawa Barat berjalan lebih efektif dan efisien.

Visi Jawa Barat Juara Lahir Batin pun dapat lebih cepat terwujud. “Penerapan konsep Pentahelix memungkinan terjadinya percepatan pembangunan. Banyak gagasan-gagasan baru, termasuk program pembangunan di desa yang dibantu sektor perbankan. Selain gagasan, juga ada sumbangan berupa DED (Detail Engineering Design) untuk pembangunan infrastruktur,” katanya saat ditemui di Gedung Pakuan.

Dia menyebutkan, penerapan birokrasi dinamis tidak hanya membuat roda pemerintahan dan pembangunan berjalan lebih cepat, juga menghadirkan sumber-sumber anggaran pembangunan yang semakin banyak. Selain bergantung pada tiga anggaran negara yang meliputi APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan APBN, Pemdaprov Jawa Barat memanfaatkan lima sumber anggaran lain.

“Lima sumber anggaran tersebut meliputi KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) atau Public Private Partnership (PPP), obligasi daerah, dana perbankan, dana umat, dan dana tanggungjawab sosial perusahaan (CSR). Kami menyebutnya dengan delapan pintu anggaran,” sebutnya.

Halaman: 1 2 3

Berita Terkait