Tak Lolos PPDB, Begini Kata Wagub Jabar

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhalul Ulum berbincang dengan salah seorang orang tua calon peserta didik baru yang mendaftar di SMKN 2 Kota Cimahi, Jumat (21/6). FOTO:BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PEMPROV JABAR
Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhalul Ulum berbincang dengan salah seorang orang tua calon peserta didik baru yang mendaftar di SMKN 2 Kota Cimahi, Jumat (21/6).FOTO:BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PEMPROV JABAR

CIMAHI–Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhalul Ulum mengingatkan dan berpesan kepada para orang tua calon peserta didik baru  untuk menyiapkan sekolah alternatif. Apalagi, saat ini banyak sekolah swasta yang memiliki standar tinggi guna menjaga kualitas dan mutu pendidikan.

“Jangan berkecil hati jika tidak lulus dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMA/SLB pada tahun ini. Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat bakal menjamin pendidikan berkualitas untuk semua anak,” katanya usai meninjau pelaksanaan PPDB di SMKN 2 Kota Cimahi, belum lama ini.

Uu juga menyarankan, yang tidak diterima untuk melanjutkan pendidikan di pondok pesantren (ponpes). Hal itu menjadi salah satu solusi. Terlebih, banyak ponpes yang sudah mampu menghasilkan lulusan tidak kalah kompetennya dengan alumnus sekolah formal. “Banyak pemimpin yang lahir jebolan pondok pesantren. Intinya, jangan sampai anak itu tidak belajar. Kami yakin, lulusan pondok pesantren tidak kalah dengan produk pendidikan formal,” ucapnya.

Apalagi, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan segera mempunyai Peraturan Daerah (Perda) terkait Pendidikan Keagamaan. Jika perda tersebut terbit, ponpes maupun lembaga pendidikan keagamaan lainnya akan menjadi atensi pemerintah. “Ponpes pun akan mendapatkan bantuan secara regular dari Pemdaprov Jawa Barat seperti sekolah formal pada umumnya. Sehingga, kualitas pendidikan akan terus meningkat dan mencetak lulusan-lulusan terbaik,” paparnya.

Sementara, terkait sistem zonasi dalam PPDB kali ini, Uu menjelaskan bahwa sistem yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat merupakan upaya dalam pemerataan kualitas pendidikan. Diharapkan, lewat sistem tersebut, jumlah siswa di setiap sekolah akan ideal. “Sebelum menggunakan sistem zonasi, banyak siswa yang memaksakan mendaftar di sekolah yang dinilai favorit. Akhirnya, semua menumpuk daftar di sekolah itu,” jelasnya. (jun)