oleh

Track Record 20 Capim KPK Dicek 7 Lembaga 

-Headline, Nasional-37 views

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menyampaikan dan memaparkan data terkait rekam jejak 20 calon pimpinan yang lolos pada tahap profile assessment. Panitia Seleksi (Pansel) KPK menyebut tracking tidak hanya dari KPK. Ada tujuh lembaga negara lain yang ikut memberi masukan. Yakni BNPT, BNN, Polri, PPATK, BIN, Dirjen Pajak dan Mahkamah Agung (MA).

“Semua masukan tracking dan masukan masyarakat melalui email, surat dan lainnya sudah kami pelajari, di klarifikasi serta recheck kembali,” kata anggota Pansel KPK, Hendardi, di Jakarta, Sabtu (24/8).

Dia memastikan selalu mengecek kembali masukan dari sejumlah lembaga mengenai rekam jejak para capim KPK. Namun, tak semua masukan tersebut memiliki kategori kebenaran atau kepastian hukum.

“Tracking dan masukan itu tentu saja ada yang berkategori kebenaran, indikasi sudah atau belum berkekuatan pasti. Semua itu kami klarifikasi terhadap pihak yang menyampaikan tracking. Terutama dari lembaga-lembaga tersebut,” jelasnya.

Menurutnya, jika lembaga seperti KPK menyampaikan tracking, belum tentu semua memiiliki kategori kebenaran atau kepastian hukum. Data itu, bisa berupa indikasi yang nantinya dapat diperdalam pada tahapan seleksi berikutnya. “Jika temuan merupakan kebenaran atau berkekuatan hukum tentu tidak kami toleransi,” tegasnya.

Ketua Setara Institute ini tidak mempermasalahkan bila KPK atau unsur masyarakat menyampaikan kepada publik mengenai rekam jejak para capim KPK. “Jika KPK atau unsur masyarakat menyampaikan hasil tracking secara terbuka dan menyebutkan nama-nama di ruang publik silakan saja. Namun, jika itu belum punya kepastian hukum, tentu ada konsekuensi dengan capim yang bersangkutan,” ucapnya.

Pansel mengucapkan terima kasih kepada KPK dan lembaga-lembaga lain yang telah membantu Pansel memberikan tracking. Sebelumnya, KPK menyebut 20 nama yang lolos pada tahap profile assessment memiliki catatan. Mulai dari tak patuh lapor LHKPN hingga rekam jejak merintangi pekerjaan KPK. Lembaga antirasuah ini menyebut ada 18 dari 20 orang calon pimpinan KPK pernah menyampaikan LHKPN.

Pernah artinya ketika menjadi penyelenggara negara yang bersangkutan pernah melaporkan ada yang satu kali, ada yang dua kali, empat kali sampai enam kali. Untuk penyampaian LHKPN secara periodik tahun 2018 yang wajib dilaporkan dalam rentang 1 Januari-31 Maret 2019, hanya sembilan capim KPK yang menyampaikannya secara tepat waktu.

Peserta yang dinyatakan lulus tahap profile assessment wajib mengikuti seleksi tahap berikutnya. Yakni tes kesehatan pada Senin, 26 Agustus 2019 mulai pukul 08.00 WIB sampai selesai di RSPAD Gatot Subroto. Tahap selanjutnya adalah wawancara dan uji publik pada 27-29 Agustus 2019 di ruang serba guna Gedung III Lantai 1 Kementerian Sekretariat Negara. (rh/fin)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed