Usulan Gubernur soal Nama Bandara Kertajati Tuai Pro-Kontra

Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati akhirnya secara penuh melayani penerbangan domestik luar Jawa, kemarin. Bandara ini akan terus berkembang, termasuk disiapkan untuk melayani penerbangan haji tahun-tahun mendatang. FOTO:AZIS MUHTAROM/RADAR MAJALENGKA

MAJALENGKA – Postingan Ridwan Kamil di akun media sosialnya yang meminta tanggapan publik terkait penamaan Bandara Intersnasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dengan BJ Habibie mendapat respons penolakan dari warganet di Majalengka. warganet menilai, warga Majalengka telah lebih dulu mengusulkan nama pahlawan nasional asal Majalengka KH Abdul Halim sebagai nama bandara Kertajati.

Aktivis pemuda Majalengka Ikrom menjelaskan, terkait postingan gubernur perlu disikapi dengan arif dan bijaksana. Artinya, warganet Majalengka yang setuju atau menolak harus memuat respons komentar bernada yang sejuk.

Apalagi, keduanya baik BJ Habibie maupun KH Abdul Halim adalah sama-sama putra terbaik bangsa pada zamannya, yang telah andil banyak dalam memberikan kemajuan bagi bangsa dan negeri. “Yang menolak maupun setuju, jangan sampai menyinyir satu sama lain. Apalagi, sampai menyinyir tokohnya, maupun menyinyir kepada gubernurnya,” ungkapnya kepada Radar Majalengka.

Dia menjelaskan, perlu diketahui bahwa selama ini masyarakat Majalengka tengah berproses untuk mengusulkan nama KH Abdul Halim untuk penamaan Bandara Kertajati. “Kita sangat hormat terhadap sosok mantan presiden alm BJ Habibie. Tapi, perlu diketahui jika usulan penamaan KH Abdul Halim sudah berjalan lama. Dari ormas-ormas, lembaga dan instansi serta tokoh masyarakat di Majalengka telah membuat rekomendasi penamaan Bandara KH Abdul Halim, telah diusulkan ke Kementerian Perhubungan,” ujarnya.

Namun, kata dia, dari kementerian perhubungan meminta untuk melengkapi lagi persyaratan yang belum ada. Yakni, keputusan atau produk persetujuan dari DPRD Kabupaten Majalengka terkait keinginan mayoritas masyarakat Majalengka tentang penamaan bandara KH Abdul Halim. Dan, ini belum sempat dilakukan lembaga legislatif tersebut.

Pihak DPRD sendiri belum bisa mengagendakan rapat pembahasan yang nantinya akan memutuskan atau mengeluarkan persetujuan terkait penamaan bandara KH Abdul Halim. Lantaran saat ini masih belum terbentuk pimpinan defintif DPRD periode yang baru, serta susunan dan komposisi alat kelengkapan DPRD (AKD) yang baru.

Elemen masyarakat lainya Nurfadilah, merasa ragu jika pimpinan defintif dan komposisi AKD nanti telah terbentuk, belum yakin bisa segera memprioritaskan digelarnya forum rapat pembahasan usulan penamaan bandara KH Abdul Halim. Sebab desakan untuk digelarnya forum rapat pembahasan ini telah dilakukan sejak keanggotaan DPRD periode sebelumnya.

“Kalaupun sekarang komposisi pimpinan dan AKD DPRD yang baru audah terbentuk, apakah mereka juga dapat segera melakukan pembahasan yang menjadi aspirasi masyarakat ini. Sebab usulan masyarakat agar DPRD menggelar pembahasan penamaan bandara KH Abdul Halim juga pernah dilakukan pada saat keanggotaan DPRD periode sebelumnya,” imbuhnya. (azs)

Berita Terkait