Validasi Tanah Pantai di Kota Cirebon Tak Libatkan Seluruh RW

Anak-anak bermain di Pantai Kesenden. Kawasan pantai ini akan dikembangkan menjadi destinasi wisata baru. FOTO:OKRI RIYANA/RADAR CIREBON
Anak-anak bermain di Pantai Kesenden Kota Cirebon. Kawasan pantai ini akan dikembangkan menjadi destinasi wisata baru.FOTO:OKRI RIYANA/RADAR CIREBON

CIREBON–Rencana Wisata Bahari Pantai Kesenden prosesnya sudah berjalan. Namun yang disayangkan, ada beberapa RW yang merasa tidak dilibatkan. Padahal, proses validasi kepemilikan lahan penduduk sudah dilakukan.

Lukman Santoso memilih angkat tangan. Ketua RW 10 Samadikun Selatan ini mengaku tak tahu menahu. Meski wilayahnya ada di lokasi rencana Wisata Bahari Pantai Kesenden, namun tidak ada pembicaraan apapun dengan perangkat warga. “Ini menurut pengakuan warga. Katanya mulai tanggal 10 Juni sudah ada pendataan,” katanya.

Validasi yang dimaksud adalah aktivitas tim pendataan dan pengukuran. Mereka melakukan survei juga pemetaan di RW 10 Samadikun Selatan. Dalam tim tersebut beranggotakan 11 anggota yang diantaranya berisi ketua RW di wilayah Kesenden.

Namun dalam daftar tersebut, hanya RW 01 Kesenden, RW 10 Samadikun Selatan dan RW 03 Kebon baru yang tidak dilibatkan. Sebelumnya, pada pertemuan 7 Mei pun sebetulnya Lukman tak diundang. Tapi, karena perlu informasi ia akhirnya datang.

Dirinya mewakili warga yang divalidasi surat-suratnya. Saat pertemuan tersebut itu pertanyaan kritis diajukan. Salah satunya, mengapa tidak ada diskusi mengenai pembentukan tim dan mengapa tidak melibatkan seluruh RW di sepanjang kawasan Pantai Kesenden. “Kalau sudah begini, imbasnya ke RW juga,” ungkapnya.

Dari pertemuan tanggal 7 Mei itu, barulah dirinya mendapatkan surat. Namun yang menarik, ada kejanggalan dalam suratnya. Dalam perihal ditulis undangan. Namun bila dibaca isinya merupakan surat pemberitahuan terkait dengan pendataan dan pengukuran (validasi lapangan) yang dilakukan pada 10 sampai 16 Juni di sepanjang Pantai Kesenden Cirebon. “Kami sebetulnya antusias dan mendukung rencana ini. Tapi sayangnya, prosesnya diawali dengan kurang baik,” sesalnya.

Ekses dari validasi ini mulai bermunculan. Banyak warga yang tiba-tiba mengajukan permohonan surat ganti rugi tanah garapan. Sudah ada 5 surat permohonan serupa di tangannya. Namun sampai saat ini dirinya belum menandatanganinya. “Kalau sudah begini, pengajuan warga ini harus bagaimana? Ditujukan ke siapa?” tanya dia. (myg)